SAMPANG, RADAR-X.Net – Aksi ribuan warga dari berbagai desa di Kabupaten Sampang yang menuntut kejelasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berubah ricuh setelah aparat kepolisian bertindak represif terhadap massa.
Tindakan aparat tersebut dinilai tidak berpihak kepada rakyat, melainkan cenderung melindungi kepentingan Pemerintah Daerah Sampang.
Menurut aktivis asal Sampang, Sukardi, kericuhan yang terjadi bukan disebabkan oleh massa aksi, melainkan dipicu oleh tindakan aparat keamanan yang diduga sengaja menciptakan suasana tidak kondusif.
Ia menilai Polres Sampang telah mengarahkan massa keluar dari titik orasi yang sebelumnya disepakati di depan kantor DPRD Sampang sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan aksi.
“Dari awal kami sudah mencurigai ada rekayasa. Aksi kami sudah legal dan tertib, tapi justru dihalangi. Massa diarahkan ke Alun-Alun agar terlihat mengacau dan merusak fasilitas umum. Kami yakin ada upaya membentuk opini buruk terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan haknya,” ungkap Sukardi kepada wartawan.
Sukardi menambahkan, tindakan aparat dalam mengendalikan massa jauh dari standar operasional. Alih-alih menggunakan langkah persuasif atau water canon, aparat langsung menembakkan gas air mata dalam jarak sangat dekat ke arah massa, termasuk perempuan dan orang tua yang ikut dalam aksi tersebut.
“Gas air mata ditembakkan tanpa peringatan, tanpa tahapan sesuai protap. Ini bukan tindakan pengamanan, tapi penyerangan terhadap rakyat sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sukardi menuding aparat bertindak seolah membela pemerintah daerah yang terus menunda pelaksanaan Pilkades sejak 2021. Ia menyebut penundaan yang terus terjadi memicu kekecewaan masyarakat desa karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan pengabaian terhadap aspirasi rakyat.
“Kalau memang ada yang merusak fasilitas umum silakan ditindak, tapi jangan hanya rakyat yang ditekan. Aparat juga harus berani menekan Pemkab agar Pilkades segera digelar tahun 2026. Jangan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” ujarnya.
Pihaknya bersama sejumlah peserta aksi mengaku tengah menyiapkan laporan resmi ke Propam Polda Jatim untuk mengusut dugaan pelanggaran prosedur serta keberpihakan aparat dalam penanganan aksi tersebut. Ia mengklaim telah mengantongi bukti berupa foto dan video yang memperlihatkan tindakan represif aparat di lapangan.
“Kami punya bukti kuat. Polres Sampang tidak profesional. Kami akan laporkan ini ke Propam agar ada evaluasi, karena rakyat tidak boleh terus jadi korban kebijakan dan kekuasaan,” tegas Sukardi.
Sementara itu, Kapolres Sampang AKBP Hartono dikutip dari media Kabar Madura menyatakan bahwa massa meminta agar bisa berorasi di dalam halaman kantor DPRD, bukan di luar kantor, dan hal itu dinilai tidak logis serta berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Ia menegaskan tindakan pengamanan sudah sesuai prosedur dan penggunaan gas air mata dilakukan karena massa melempari batu ke arah petugas.
Namun pernyataan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kesaksian warga di lapangan yang menyebut aparat lebih dulu menembakkan gas air mata tanpa ada provokasi berarti dari massa.
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan rakyat desa terhadap Pemkab Sampang yang menunda Pilkades sejak 2021 dengan berbagai alasan, termasuk belum turunnya peraturan pemerintah dan pengalihan anggaran ke proyek infrastruktur. Ribuan massa menuntut agar pelaksanaan Pilkades segera digelar tahun 2026 sesuai janji pemerintah daerah.
Kericuhan ini menjadi potret nyata renggangnya hubungan antara rakyat dan aparat, di mana institusi yang seharusnya melindungi justru dianggap berdiri di sisi kekuasaan, bukan di pihak rakyat yang menuntut hak demokratisnya.
(Frz)
