BONDOWOSO, Radar-X.net – Tak hanya menyoroti substansi jawaban eksekutif, Fraksi PPP turut mempertanyakan ketidakhadiran Bupati Bondowoso dalam agenda paripurna DPRD yang membahas sejumlah persoalan strategis, termasuk APBD.
Menurutnya, paripurna bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang penting untuk menguji, mengklarifikasi, sekaligus mempertajam arah kebijakan anggaran daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“APBD ini adalah uang rakyat yang harus dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, kami mempertanyakan apakah ada agenda lain yang lebih krusial sehingga Bupati tidak hadir dalam dua agenda tersebut,” ujar Ahmadi, anggota fraksi yang juga sekretaris PPP Bondowoso.
Ia menilai kehadiran kepala daerah dalam pembahasan APBD penting agar berbagai pertanyaan, kritik, serta catatan dari DPRD dapat memperoleh penjelasan secara langsung, (29/9/2026).
Menurutnya, pembahasan APBD ini bukan hanya soal keterbatasan ruang fiskal, akan tetapi ini terkait soal keberpihakan dan scala prioritas. apakah APBD 2027 ini sudah berpihak kepada rakyat atau justru hanya berpihak kepada kepentingan para elit.
Dusun Petung: Jangan Berhenti di Meja Investigasi
Sorotan Ahmadi juga mengarah pada persoalan akses menuju Dusun Petung, Desa Kretek. Ia mengapresiasi respons pemerintah yang menyatakan akan melakukan investigasi, tetapi mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berhenti sebatas identifikasi di atas kertas.
Menurut Ahmadi, kondisi di lapangan membutuhkan respons yang lebih konkret. Ia mengaku telah melihat langsung kondisi akses menuju wilayah tersebut.
“Artinya, persoalan ini harus benar-benar dilihat langsung di lapangan. Kami sendiri sudah pernah turun. Kondisinya memang memprihatinkan,” katanya.
Ia menggambarkan akses menuju Dusun Petung masih sangat terbatas dan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat disebut masih mengandalkan kendaraan roda dua hingga kuda untuk menunjang mobilitas.
Bagi Ahmadi, persoalan akses tersebut bukan sekadar urusan infrastruktur jalan. Keterbatasan akses dapat berdampak pada mobilitas warga untuk memperoleh pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, hingga aktivitas ekonomi.
“Coba bayangkan, di zaman sekarang masih ada dusun yang akses jalannya seperti itu. Masyarakat di sana juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan pembangunan,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak berhenti pada tahap investigasi. Setelah kondisi lapangan dipetakan, menurutnya harus ada langkah lanjutan yang jelas, termasuk menentukan solusi berdasarkan kewenangan pemerintah dan kondisi riil di lapangan.
“Harapan kami, pihak terkait benar-benar turun ke sana. Lihat kondisinya, identifikasi persoalannya, kemudian cari solusi. Jangan sampai masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil terus menunggu tanpa kepastian,” pungkas Ahmadi.
