 |
| Foto dari kiri : Alvin/Mulya Koto, Sekretaris DPD Riau/Kasubbag Hukum BPK RI Perwakilan Riau, Mikael.PH.Togatorop, SH, M.Hum/ Pelaksana BPK RI Perwakilan Riau Didik Hartanto,SE,MM,Aku.CA/ Affansasi, Ketua DPD Riau/ Feri Yasman Gulo, Ketua Satgas DPD Riau/ Supriadi Bone, SH, C.L.A, Ketua Harian DPD Riau. |
PEKANBARU, Radar-X.Net – LSM KPK Nusantara DPD Riau yang di Komandoi oleh Affansasi, bersama Tim intinya Mulya Koto (Sekretaris) Feri Yasman Gulo (Ketua Satgas DPD.Riau ) Alvin Merza (Ketua DPC Pekanbaru) Supriadi Bone, SH, C.L.A, (Ketua Harian) Fedianto SH., dan Angga Pranata silahturahmi ke Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Riau (BPK.RI) Perwakilan Riau yang beralamat Jl. Jenderal Sudirman No.721, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (11/7/2017) Sore.
Kunjungan silahturahmi serta audiensi LSM KPK Nusantara DPD Riau ke BPK RI Perwakilan Riau ini langsung disambut baik oleh Pelaksana Harian BPK RI Perwakilan Riau Didik Hartanto, SE,MM,Ak.CA., dan Kasubag BPK RI Perwakilan Riau Mikael PH. Togatorop, SH.M.Hum.
Pada kesempatan tersebut, Affansasi mengucapkan rasa Syukur yang sebesar-sebesarnya atas sambutan yang sangat baik oleh BPK RI Perwakilan Riau.
Menurutnya, kunjungan audiensi ini sebagai bentuk kepedulian LSM KPK Nusantara DPD Riau, terhadap permasalahan Korupsi yang bisa saja terjadi di Provinsi Riau, serta meminta masukan kepada BPK RI Perwakilan Riau terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo.
Pantauan radar-x dilokasi, audiensi tersebut kelihatan sangat harmonis. Pasalnya, BPK RI Perwakilan Riau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan LSM KPK Nusantara DPD Riau.
Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Hari Purwaka, SE.Mse,Ak.CA., melalui Pelaksana Harian BPK RI Perwakilan Riau, Didik Hartanto, SE.MM.Ak.CA., dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari teman-teman LSM KPK Nusantara DPD Riau yang dikomandoi oleh Ketua Affansasi.
Didik menjelaskan, bahwa dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka BPK Perwakilan Provinsi Riau harus menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau, nah itu yang sudah dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Riau setiap tahunnya.
Tidak hanya sampai disitu saja, BPK RI Perwakilan Riau juga akan bersedia berkolaborasi dengan LSM KPK Nusantara DPD Riau sesuai dengan tupuksi masing-masing.
“Kami sangat terbantu sekali jika teman-teman LSM KPK Nusantara DPD Riau mempunyai temuan di lapangan dan melaporkannya ke BPK RI Perwakilan Riau, dan laporan tersebut akan kami tindaklanjuti sepanjang itu memenuhi unsur dan dapat merugikan Keuangan Negara khususnya di Pemerintahan Provinsi Riau.” Ungkap Didik Hartanto, selaku pelaksana harian.
Mendengar jawaban yang positif dari BPK RI Perwakilan Riau atas permintaan LSM KPK Nusantara DPD Riau untuk dapat bekerjasama sama dalam memberikan informasi terkait temuan-temuan yang sudah didapatkan oleh LSM KPK Nusantara DPD Riau.
“Keberadaan kami jelas, sebab kami adalah LSM yang sudah berbadan hukum dengan SK. MENKUM & HAM : AHU.0024160.A.H.01.07.2016 serta sudah terdaftar di Bakesbangpolinmas Provinsi Riau dengan nomor :220/BKBP-Bid.IV/XII/21/2016/841.a, pada tanggal 14 Desember 2016,” kata Affansasi.
Ia menegaskan, “Kami siap memberikan data dan informasi terkait dugaan korupsi yang mungkin bisa saja terjadi di Provinsi Riau,” tegas Affansasi.
Dijelaskannya, Selain memantau korupsi LSM KPK Nusantara juga membantu masyarakat susah atau pun terzolimi oleh segelintir oknum yang menyakiti hati masyarakat.
Berdasarkan UU RI nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000, tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan UUD 1945 pasal 28, tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikiran dengan lisan dan tulisan, kemudian UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat.
“Sampai saat ini sudah 5 DPC yang sudah terbentuk, yaitu DPC Kota Pekanbaru, DPC Rokan Hulu, DPC Pelalawan, DPC Kampar, DPC Bengkalis dan mungkin akan bertambah lagi,” jelas Affansasi.
Sementara, itu Kasubbag Hukum BPK RI Perwakilan Riau, Mikael PH, Togatorop, SH.M.Hum., juga mengatakan dan berharap, agar LSM KPK Nusantara DPD Riau dapat memberikan masukan, baik berupa informasi terkait temuan LSM KPK Nusantara DPD Riau tentang permasalahan penyimpangan yang terjadi, dan kami akan berkolaborasi dengan LSM KPK Nusantara DPD Riau.(Mulya)
