Bondowoso, Radar-X.net – Upaya memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan pascabencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso menggelar Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) bersama unsur pemerintah desa, kecamatan, serta masyarakat.
Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Raden Bagoes Asrah pada Senin (23/06).
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman teknis dasar terkait asesmen kerusakan, penganggaran, serta langkah-langkah penanganan pascabencana yang bisa dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.
“Tujuan pelatihan ini adalah agar perhitungan kebutuhan pascabencana bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan pihak desa. Sehingga saat terjadi bencana, kita sudah punya dasar yang kuat untuk penanganan bersama,” jelas Sekretaris BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo.
Kristianto juga menekankan bahwa pelatihan ini memberikan pemahaman umum tentang jenis-jenis bencana yang berpotensi terjadi di Bondowoso, serta bagaimana strategi pencegahan dan mitigasinya.
“Salah satu poin pentingnya, desa juga bisa menggunakan Dana Desa untuk penanganan bencana, dengan alokasi maksimal hingga 8 persen. Ini sangat membantu, baik untuk tanggap darurat maupun pengadaan logistik awal di lokasi terdampak,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat, mengingat warga merupakan pihak pertama yang akan menghadapi dampak langsung saat bencana terjadi.
“Misalnya dalam bencana angin puting beliung, kita bisa langsung melakukan asesmen cepat, menghitung jumlah rumah terdampak, dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Menurut Kristianto, saat ini Bondowoso memiliki sembilan potensi bencana, dengan yang paling dominan adalah angin puting beliung, banjir bandang, kekeringan, dan kebakaran hutan.
“Ke depan, kami akan memperkuat koordinasi lintas OPD, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa. Ini termasuk upaya preventif seperti pengadaan alat senso, sembako, dan sarana penanggulangan lainnya yang bisa dianggarkan langsung dari desa,” pungkasnya.
