SAMPANG, RADAR-X.Net – Seratus hari pertama kepemimpinan Bupati Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Ahmad Mahfudz menuai sorotan tajam.
Hasil survei terbaru yang dirilis lembaga Academic & Social Studies (Access) memperlihatkan rendahnya tingkat kepuasan publik, khususnya di kalangan generasi muda usia 17-30 tahun, terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.
Dari total 101 responden yang terlibat, mayoritas menilai Pemkab belum mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan. Direktur Eksekutif Access, Mashud, mengungkapkan bahwa pendidikan menjadi sorotan utama yang mengemuka dalam temuan mereka.
“Kualitas pendidikan, kesenjangan akses, minimnya fasilitas sekolah, serta persoalan kesejahteraan guru honorer dan guru ngaji menjadi keluhan dominan dari para responden,” ujarnya dalam pemaparan hasil survei pada Rabu (25/6/2025).
Salah satu catatan paling mencolok adalah persoalan akses dan kualitas pendidikan. Sebanyak 61,4% responden menyatakan bahwa Pemkab masih belum mendukung secara memadai pemerataan pendidikan, terutama di wilayah pelosok. Bahkan, 67,3% responden menilai kondisi fasilitas sekolah saat ini sangat tidak layak untuk menunjang proses belajar-mengajar.
Fakta ini mempertegas kegagalan pemerintah daerah dalam menjamin layanan pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Meski sudah seratus hari memimpin, belum tampak langkah konkret yang menyentuh kebutuhan pendidikan secara menyeluruh.
Dalam hal kepemimpinan, hanya 31,7% responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati. Sebaliknya, mayoritas lainnya memilih kategori tidak puas, bahkan 9,9% mengaku sangat kecewa. Ironisnya, meskipun kinerja mereka dianggap buruk, 70,3% responden masih percaya bahwa pasangan kepala daerah tersebut memiliki kapasitas memimpin — hanya saja belum dibarengi dengan kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Survei juga menunjukkan rendahnya kepuasan terhadap pelaksanaan demokrasi lokal. Sebanyak 63,4% responden menyebut demokrasi di Sampang masih stagnan dan kurang partisipatif. Selain itu, 51,5% menilai situasi politik di daerah ini berada dalam kondisi buruk atau sangat buruk. Ini mencerminkan defisit kepercayaan generasi muda terhadap integritas dan dinamika pemerintahan daerah.
Tak hanya pendidikan dan politik, kondisi ekonomi juga menjadi catatan merah. Hampir 40% responden menilai situasi ekonomi daerah memburuk, bahkan hanya 8,9% yang menyebut kondisinya sangat baik. Dalam sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga pedesaan, sebanyak 65,4% menyebut infrastruktur pendukungnya tidak layak.
Ketimpangan pembangunan ekonomi ini memperlihatkan bahwa program-program pemerintah belum menyentuh sektor-sektor strategis yang menopang kehidupan masyarakat bawah, khususnya petani dan nelayan.
Layanan dasar seperti kesehatan dan administrasi publik pun tak luput dari kritik. Meskipun ada penilaian positif di beberapa aspek kesehatan, sekitar 30% responden masih merasakan buruknya pelayanan tenaga medis. Sementara itu, dalam urusan administrasi, 43,6% menyatakan masih sulit mengurus dokumen kependudukan dan layanan publik lainnya.
Satu-satunya aspek yang mendapat sedikit angin segar adalah sektor keamanan, di mana sebagian besar responden merasa cukup aman. Namun itu pun belum cukup menutupi berbagai kekurangan dalam pelayanan publik lainnya.
Mashud menegaskan, hasil survei ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemkab Sampang untuk segera berbenah.
“Isu pendidikan, ekonomi, infrastruktur, bahkan persoalan sampah dan layanan dasar lainnya menunjukkan bahwa masyarakat tidak butuh janji, mereka menanti bukti,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa suara kritis dari generasi muda tidak semata-mata bentuk kekecewaan, tetapi cerminan harapan akan hadirnya kepemimpinan yang lebih responsif, inklusif, dan berpihak kepada rakyat kecil.
Hasil survei ini menjadi refleksi pahit bagi Bupati dan Wakil Bupati Sampang. Dalam kurun waktu 100 hari, yang seharusnya menjadi masa pembuktian komitmen kerja, justru diwarnai oleh kekecewaan publik yang mendalam. Jika tak segera dilakukan evaluasi menyeluruh dan koreksi kebijakan yang konkret, kepercayaan masyarakat—terutama dari kalangan muda—terancam menguap tanpa sisa.
(Faris)
