PAMEKASAN, RADAR-X.net – Carut marutnnya Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bangkes masih menjadi persoalan yang perlu ditangani serius oleh instansi terkait.
Pasalnya, dalam penyaluran Bansos yang seharunya diterima secara tunai oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masih digasak oleh oknum Pemdes yang rakus untuk kekenyangan sendiri.
Dalam regulasi penyaluran tersebut seharunya pihak Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pos setempat, harus memastikan di area penyaluran tersebut tidak ada yang menyediakan sembako atau mengarahkan KPM untuk membeli sembako. KPM Bebas membelanjakan uang yang diterima dimana saja tanpa ada intervensi atau intimidasi dari siapapun.
Namun, hal tersebut berbeda dengan penyaluran di desa Bangkes. KPM masih ditekan untuk membeli sembako yang telah disediakan.
Saat dikonfirmasi ke Kepala Cabang Pembantu (KCP) Pos Kadur Rahman, membernarkan perihal tersebut, bahwa penyalurannya dilakukan di balai desa setempat dan pihak pemdes menyediakan sembako.
“Pada hari pertama di balai desa disediakan sembako, tapi pada hari kedua tidak,” kata dia. Rabu (16/03)
Dia juga menyebutkan bahwa ada sekitar 1 Ribu lebih KPM BPNT di Desa tersebut.
” Totalnya ada 1 Ribu KPM Lebih,” jelas Kadur Rahman.
Saat di konfirmasi ke Dinas sosial Pamekasan perihal tersebut, Mochammad Tarsun akan menindak tegas oknum-oknum yang masih menekan KPM untuk membelanjakan uang yang diterima dengan sembako yang telah disediakan oleh Agen e-Warung ataupun pihak pemdes.
“Kami akan tindak tegas, siapapun mereka yang masih bermain-main dalam penyaluran BPNT,” kata Tarsun.
Menyikapi persoalan tersebut LSM KPK Nusantara meminta Dinsos tidak hanya tegas berstatement, melainkan tegas dalam bertindak.
“Jagan hanya tegas berbicara, kami tidak tega mendengar keluhan KPM yang selama ini hanya jadi bajakan oknum,” kata Amsirudin
Selain itu Amsirudin mengatakan, bahwa selama ini pihak KPM Bangkes sering kordinasi, dan KPM meminta persoalan ini harus di tindak tegas.
“Kita lihat nanti, kemana arahnya persoalan BPNT desa Bangkes ini, jika kami KPM meminta untuk di laporkan, saya siapkan untuk mendampingi,” tegas Amsirudin.
Sebelumnya saat pencairan BPNT kertas yang dari kantor Pos lebih dulu dikumpulkan ke oknum yang pada saat itu standby di balai Desa, lalu diberitahu bahwa uang tersebut harus dibelanjakan sembako yang telah di sediakan, cara tersebut merupakan cara yang sangat merugikan KPM, selain tidak sesuai juknis tentunya harga lebih mahal dari pasaran. (Hol)
