 |
| Taufik Saat Meyerahkan Surat Ke Presiden Di Kantor Pos Jember (Foto: Dra) |
Dijelaskan Taufik(35), salah satu anggota tim Divisi Infestigasi di LSM-KPK, “hari ini kami layangkan surat resmi kepada Presiden RI, karena aspirasi kami beberapa minggu yang lalu di kantor Pemrov Jatim tidak ada tindakan positif dari Gubernur Jatim,” jelasnya.
Diungkapkannya, “kami tidak tanggung-tanggung untuk mengawal pencabutan Perda parkir berlangganan ini, karena selain ada penarikan ganda dilapangan juga tidak manfaat untuk masyarakat,” ujarnya saat ditemui RADAR-X di Kantor Post Jember.
Hal senada juga disampaikan oleh, Drs. Bayu Wahyudi, Kabid. Advokasi di LSM KPK, “yang jelas kami mau mengawal pengahapusan Perda ini sampai tuntas mas, tidak menutup kemungkinan apabila Yth. Bpk. Presiden tidak merespon permohonan kami, kami akan melakukan aksi damai di Istana ke Presiden RI di Jakarta,” ungkapnya.
“Jika harus terjadi aksi damai tersebut, maka semua anggota LSM-KPK yang sudah terbentuk dibeberapa Provinsi di Indonesia akan di warning oleh ketua umum untuk ikut aksi, tidak bisa dibayangkan masa kami, bisa-bisa aksi 4 November, akan terulang kembali.” Tegas Bayu.
Sementara itu, ketua umum LSM-KPK, Subhan Adi Handoko, SH, membenarkan hal tersebut, hari ini saya perintah anggota saya untuk mengirim surat kepada Presiden RI, tujuan kami yaitu pencabutan Perda Parkir berlangganan yang terjadi fakta dilapangan ada penarikan ganda padahal sudah dibayar setiap tahunnya melalui pajak kendaraan bermutor, “kami mencegah Pungli dan KKN terjadi di Jawa Timur pada Khususnya,” kata Subhan.
“Jika permohonan kami tetap saja tidak membuahkan hasil, tidak menutup kemungkinan kami akan lakukan aksi damai pencabutan Perda Parkir berlangganan di Istana Kepresidenan, dan saya akan menugaskan kepada seluruh jajaran untuk ikut dalam aksi itu,” pungkasnya. (dra)
