 |
| Nasruddin, Direktur FPRM Aceh (Foto:SAP) |
ACEH TAMIANG, Radar-X.Net – Direktur Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Aceh Nasruddin tegaskan kepada pihak Instansi terkait khususnya Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar tindak tegas pelaku penyimpangan Alokasi Dana Desa/Alokasi Dana Kabupaten (ADD/ADK) di Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2016 lalu.
Kepada Media RADAR-X Sabtu (13/05/2017) di Karang Baru mengatakan, bahwa para oknum pelaku penyimpangan Dana Desa di Aceh pada umumnya dan Aceh Tamiang khususnya seperti ada yang melindungi serta menutup-nutupi sehingga kesannya semua sudah berjalan baik.
“Untuk apa pihak pemerintah pusat dan daerah menghamburkan uang Negara untuk menyiapkan Regulasi agar ADD/ADK dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang. Sementara Implentasinya menyimpamg dari aturan Hukum,” ujar Nasruddin.
Dijelaskannya, Ironisnya lagi semua sudah berjalan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta seluruh turunannya. “Bagi para oknum pelaku penyimpangan malahan seperti santai dan merasa aman atas pelanggaran yang telah mereka buat.
Saya tegaskan juga kepada Satuan Kerja (Satker) ditingkat Provinsi Aceh hingga ke tingkat Kecamatan agar tidak menutupi serta membentengi transparansi dan akuntabilitas realisasi Dana Desa terhadap publik. Berikan hak dan kebebasan Rim Independen, Akademisi serta Insan Pers untuk melakukan pengawasan terhadap realisasi dan pengelolaan Dana Desa” tegas Nasruddin.
“Hasil temuan teman – teman dilapangan dalam malaksanakan fungsi kontrol Pengelolaan Dana Desa, menemukan bahasa – bahasa dari pihak perangkat pelaksana kegiatan dan Datok Penghulu Kampung sebagai dalih menghindar dari keterbukaan publik ” Siapapun tidak berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang kami lakukan, kecuali Inspektorat”. Kata Para Datok Penghulu Kampung kepada teman – Pekerja Sosial dan Pers. Apa memang benar demikian diatur dalam undang – undang? Tidak ada yang periksa mereka selain aparat hukum, tetapi Tim Ormas/LSM sebagai fungsi kontrol pemerintah secara independen berhak mengetahui informasi yang sebenarnya terhadap laporan yang diterima dari warga masyarakat terhadap dugaan penyimpangan dan pelanggaran oleh pelaksana. Menyembunyikan, membantu menutupi tindakan pelanggaran anggaran negara termasuk melanggar Undang – undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) .” tanya Nasruddin.
“Jika ada temuan penyimpangan dan pelanggaran, publik berhak mencari bukti – bukti untuk bisa melaporkan kepada pihak hukum. Kebebasan dan hak untuk mendapat informasi bagi warga negara terhadap keterbukaan publik telsh diatur dalam Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang informasi dan trasparansi publik . Intruksi Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal saja tentang pemasangan informasi Anggaran tahunan Desa serta Realisasi kegiatan pembangunan saja masih beberapa Desa yang buat”. paparnya lagi.
Saran Nasruddin kepada Pihak Satker, Instansi terkait dan teman – teman P3MD agar membuka pola pikir Datok Penghulu dan Perangkat Kampung pengelola Dana Desa bahwa berfikirlah untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, bukan kepentingan kelompoknya serta orang – orang terdekatnya saja. Jalankan Visi dan Misinya waktu mencalonkan diri sebagai Pemimpin Desa. Buatlah Desa itu mandiri agar dapat dinikmati oleh anak cucu kelak. (SAP)
