 |
| Gambar ：Ketua Harian Lembaga KPK Nusantara DPD Riau, Supriadi Bone, SH. C.L.A, sebelah kanan ujung, pakai baju kotak saat dikonfirmasi RADAR-X yang didampingi oleh pengurus DPD Riau. (Foto:Mulya) |
PEKANBARU, Radar-X.Net – Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (LSM KPK Nusantara) DPD Riau, meminta DPRD Kampar mengambil tindakan tegas terkait PT. RSU dan PT. AA di Kabupaten Kampar.
Menurut Ketua Harian Lembaga KPK Nusantara DPD Riau, Supriadi Bone, SH. CLA saat ini RADAR-X Kamis (16/6/2017) di Sekretariatnya jalan Soekarno Hatta, Km 8 nomor 19-20 Arengka Pekanbaru – Riau, mengatakan, pihak Lembaga KPK Nusantara DPD Riau telah melayangkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar dengan nomor 018 / LP-LSM-KPK / VI / 2017 yang juga ditembuskan ke Instansi terkait, tentang masalah PT. RSU dan PT. AA yang Tidak melanggar Undang-undang Kehutanan pasal 19 No 41 tentang kehutanan dan pasal 50 ayat 3, huruf E Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
“Berdasarkan SK Menhut No 559 / KPTS-11/1996 tanggal 16 September 1996, areal PT RSU seluas kurang lebih 12 Ha berada di Kawasan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri). Selain itu, berdasrkan Perda No 10 tahun 1994 tentang RTRW Provinsi Riau menjelaskan seluruh wilayah yang dikuasai PT RSU berada di Kawasan Hutan, “jelasnya.
Lebih lanjut Supriadi menjelaskan, PT. RSU telah mengubah fungsi kawasan dan rencana pembangunan HTI yang seharusnya areal di HTI diperuntukan untuk tanaman akasia, sengon dan lain – lain berubah menjadi perkebunan Kelapa Sawit secara sepihak tanpa. Dan yang Terakhir Pembangunan perkebunan PT. AA di areal PT. RSU sama sekali tidak memiliki izin dari pemerintah dan ini juga dituangkan pada hasil peninjauan lokasi oleh Komisi I DPRD Kabupaten Kampar pada tanggal 19 Juni 2008 dan 23 Juni 2008 yang lalu.
”Kami meminta Ketua DPRD Kabupaten Kampar mengambil tindakan tegas dan menghentikan kegiatan yang berlangsung di PT.RSU dan PT.AA, atau kami akan bawa masa untuk menduduki area tersebut sampai aparat penegak hukum datang dan melihat langsung kalau dua PT. tersebut ilegal, dan diduga merugikan banyak pihak,” tegas Ketua Harian Lembaga KPK Nusantara DPD Riau, Supriadi Bone, SH. C.L.A.
Ia berharap, semoga Ketua DPRD Kabupaten Kampar berani mengambil tindakan tegas dan tidak berpihak kepada PT.RSU dan PT.AA, dan apabila Ketua DPRD Kabupaten Kampar berpihak kepada kedua Perusahaan tersebut.
“Maka kami Lembaga KPK Nusantara DPD Riau, siap meramaikan Kantor DPRD Kabupaten Kampar untuk membawa Ketua DPRD Kampar ke lokasi tersebut untuk menghentikan Aktivitas Perusahaan.” Pungkas Supriadi. (Mulya Koto）
