BeritaLingkungan

Proyek DAS Kalilo Dikhawatirkan Menyebabkan Banjir Diprotes Aliansi Rakyat Miskin

140
×

Proyek DAS Kalilo Dikhawatirkan Menyebabkan Banjir Diprotes Aliansi Rakyat Miskin

Sebarkan artikel ini
Proyek DAS Kalilo Dikhawatirkan Menyebabkan Banjir Diprotes Aliansi Rakyat Miskin
Lokasi Pengerjaan Proyek Daerah Aliran Sungai. (Foto:Dafid). 



BANYUWANGI, Radar-X.Net – Sebuah bangunan yang berdiri diatas sempadan sungai di jalan Progo kelurahan Kepatihan atau sepanjang aliran sungai Kalilo diprotes keras oleh Aliansi Rakyat Miskin (ARM) Kabupaten Banyuwangi.

Diduga proyek dari Dinas Pengairan Banyuwangi yang menghabiskan dana Miliaran rupiah itu dalam proses pengerjaannya melanggar hukum karena tidak sesuai dengan aturan mendirikan bangunan diatas sempadan sungai.

Menurut Ketua Gerakan Buruh dan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Muhammad Helmi Rosyadi, SH., mengatakan, jika sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 pasal 8 sesuai aturannya batas minimal mendirikan bangunan pada garis sempadan sungai kawasan perkotaan minimal 3 meter dari bibir sungai.

“Kenyataannya bangunan tersebut berdiri dengan jarak hanya 1 meter saja dari bibir sungai, ini yang menetapkan Pemerintah Pusat tapi dilanggar oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,” ujar Helmi kepada wartawan, Selasa (08/08/2017).

Helmi menjelaskan, jika bangunan tersebut proses pengerjaannya tetap diteruskan akan mengakibatkan penyempitan Daerah Aliran Sungai (DAS) karena aturannya minimal 3 meter dari bibir sungai sehingga jika musim penghujan tiba dan debit air naik bisa mengakibatkan banjir yang menggenangi perkampungan warga.

“Kalau tetap diteruskan otomatis nanti ada penyempitan DAS, itu bahaya apalagi jika hujan datang bisa-bisa banjir bisa membahayakan warga sekitar sungai,” Jelas Helmi.

Ditambahkannya, jika proyek pengerjaan tersebut masih dilanjutkan pihaknya tidak menjamin jika kedepan akan banyak warga yang juga akan membuat bangunan di sepanjang garis sempadan sungai yang bisa berdampak akan ada bangunan liar tumbuh.

“Jangan salahkan kami jika suatu saat kami akan mendirikan bangunan disana, karena Pemkab sendiri yang berikan contoh.” Tegas pria yang juga ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Banyuwangi.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Banyuwangi masih belum bisa di konfirmasi.(*)

*Bersambung…(Dafid/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Seedbacklink affiliate

You cannot copy content of this page