 |
| Kantor Kejaksaan Negeri Jember. (Foto:Rullah) |
JEMBER, radar-x.net – Sangat di sayangkan apa yang di lakukan petugas informasi kantor Kejaksaan Negeri Jember, ketika media mau konfirmasi terkait kasus Kepala Desa (Kades) Cangkring Kec. Jenggawah yang dilaporkan Badan pengawas desa. Ternyata, hanya 1 wartawan saja dari radio, sedangkan dari pojok kiri tak boleh masuk dengan alasan tidak jelas.
Hal ini yang menjadi diskriminasi di kantor Kejaksaan Negeri Jember, Kamis (14/9/17).
Awalnya, ada informasi kalau Kades Cangkring Zaini di laporkan Kejaksaan oleh Badan Pengawas Desa (BPD), sesampai di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), pojok kiri duduk diruang depan tak lama wartawan dari radio datang sambil ngobrol sebentar, terus mendatangi petugas informasi, duduk kembali, petugas informasi kembali dari belakang terus mengatakan hanya dari radio Kiss saja yang boleh masuk, sedangkan harian pojok kiri tak boleh mau konfirmasi.
Salah satu LSM Pasti ketika di mintai pendapat, Sazali mengatakan, “tidak benar Kejaksaan itu ada media mau konfirmasi malah pilih-pilih, ada apa ini..?, kan sudah jelas media mengkonfirmasi kok tidak boleh, padahal Kejari itu tempatnya banyak berita, wajar kalau media itu mencari tahu,” ujarnya.
Zazali menjelaskan, mungkin petugas tersebut tak tahu undang-undang keterbukaan informasi publik No 14 tahun 2008 itu, petugas itu perlu di bekali lagi dengan undang-undang tersebut, agar nanti tak terjadi lagi kejadian serupa dikemudian hari.
“Sangat di sayangkan kejadian seperti ini terjadi pada lembaga penegak Hukum seperti Kejaksaan ini, kejadian ini bisa berdampak buruk bagi lembaga yang menangani hukum di Jember.” Tandasnya. (Tim)
