BANDA ACEH, radar-x.net – Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah membuka Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Aceh Tahun 2017 di Hotel Hermes, Banda Aceh, Rabu (15/11/2017) malam.
Rakor ini mengangkat tema “Melalui pemberdayaan usaha pangan, kita wujudkan kemandirian pangan gampong menuju Aceh Troe”.
Pasalnya, pertemuan tersebut diselenggarakan guna membahas langkah-langkah terbaik untuk mewujudkan ketersediaan dan pemenuhan pangan di masyarakat sebagaimana diamanatkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan dapat disusun sebuah program yang terencana dan terukur sehingga potensi rawan pangan di Aceh dapat diukur sejak dini.
“Saya ingatkan lagi bahwa peraturan Presiden RI nomor 83 tahun 2006 tentang dewan ketahanan pangan, mengamanatkan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk membentuk Dewan Ketahanan Pangan atau DKP di daerah masing-masing,” ujar Wagub dalam sambutannya.
Wagub menjelaskan, tugas DKP adalah membantu gubernur dan Bupati/Walikota dalam merumuskan kebijakan Ketahanan Pangan. Wagub juga mengatakan, bahwa sektor pertanian adalah kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomin Aceh. Dari sekitar lima juta penduduk Aceh, sebagian besarnya berprofesi sebagai petani. Sektor pertanian juga disebut menyerap tenaga kerja terbesar, yakni hampir mencapai 35 persen dari jumlah angkatan kerja yang ada. Tidak heran jika kontribusi sektor tani terhadap PDRB Aceh mencapai 30 persen.
“Kedepan kita harap PDRB dari sektor ini bisa lebih ditingkatkan,” ujarnya.
Wagub juga mengakui, bahwa langkah tersebut tidak mudah, sebab Aceh masih menghadapi kualitas SDM yang rendah, akses dan distribusi yang belum lancar, stabilitas harga pangan yang bervariasi yang kesemuanya dapat mempengaruhi kecukupan pangan.
Wagub menambahkan, berdasarkan survey kerawanan pangan yang dilakukan oleh Food Security and Vulnerability Atlas (SFVA) tahun 2014, menemukan fakta masih terdapat 108 kecamatan dari 260 kecamatan di Aceh yang dikategorikan rawan pangan. Hal tersebut terutama disebabkan faktor kemiskinan, akses air bersih, akses listrik serta masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat di pedesaan.
“Semua masalah ini harus kita tangani dengan cepat, sehingga potensi sumber pangan di Aceh dapat kita optimalkan. Pemerintah Aceh telah menetapkan kemandirian pangan menjadi salah satu isu strategis yang harus diprioritaskan,” terang Wagub.
Untuk itu, Wagub juga berpesan, Dewan Ketahanan Pangan di seluruh Kabupaten/Kota harus meningkatkan kinerjanya.
Pada cara tersebut Wagub juga menyerahkan penghargaan “Adi Karya Pangan Nusantara 2017” kepada enam tokoh yang dinilai berhasil mengembangkan pertanian dan pangan di daerah masing-masing. Mereka terpilih setelah melalui sejumlah penilaian. (Muhd)
