 |
| Foto : Nuzul |
BONDOWOSO – Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi.
Imam Wahyudi salah satu anggota Dewan Pers yang membidangi terkait pengaduan masyarakat datang ke Bondowoso, untuk menghadiri sidang Pimpinan Redaksi Ijen Post di pengadilan negeri Bondowoso. Kehadiran anggota dewan pers tersebut, karena mendapatkan surat panggilan dari kejaksaan negeri Bondowoso untuk menjadi Saksi ahli terkait kasus Ijen Post, jum’at (01/04/2016).
Sementara itu di sela-sela kunjungan kali ini, saat beberapa awak media mencoba konfirmasi terkait media atau wartawan yang akan mendapatkan perlindungan hukum oleh Dewan Pers. Pihaknya dengan tegas mengatakan bahwa selama mematuhi kode etik jurnalis Dewan Pers akan memberikan perlindungan.
“Selama media itu mematuhi UU Pers dan kode etik jurnalis, maka karya dari seorang wartawan tersebut akan mendapatkan perlindungan dari Dewan Pers, dan apabila mendapat pengaduan dari masyarakat maka proses hukumnya di selesaikan di Dewan Pers. Namun jika karya tulisan itu terus-terusan menjustis, memfitnah maka hal itu sudah melanggar kode etik jurnalis jadi menurutnya apabila terjadi pengaduan ke Dewan Pers oleh masyarakat, Dewan Pers tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut di Dewan Pers.“ tegas imam.
“Akan tetapi apabila karyanya isinya tidak ada klarifikasi, tidak ada konfirmasi dan sifatnya menjustis, memfitnah maka segala bentuk karya tersebut tidak bisa di katagorikan sebagai karya jurnalis, jadi segala bentuk karya yang dihasilkan bisa proses hukum oleh pihak yang berwajib,” imbuhnya.
Berdasarkan pantauan radar-X. Imam Wahyudi batal menjadi saksi atas kasus ijen post, sidang di tunda senin mendatang karena Ketua Majelis Hakim Pengadilan negeri Bondowoso sedang sakit dan tidak bisa diwakilkan.(Nuzul)
