BANYUWANGI, RADAR-X.net – Suasana Auditorium Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi, Senin (8/6/2026) terasa berbeda. Ruangan yang seharusnya menjadi tempat belajar dan bertukar pikiran itu mendadak berubah menjadi panggung perdebatan panas.
Ratusan mahasiswa, aktivis, dan warga umum memadati ruangan, mata mereka tertuju pada satu waktu sosok yang berbicara tanpa tedeng aling-aling: Tiyo Ardianto, mantan Presiden Mahasiswa UGM yang dikenal tajam dan berani.
Forum diskusi bertema “Peran Pemuda Mengkritisi Kebijakan” ini memang istimewa. Sebab, selain menghadirkan tokoh nasional, acara ini juga dihadiri langsung oleh asisten Bupati Banyuwangi, Bram bersama jajaran pimpinan daerah lainnya.
Kehadiran Beliau menjadi bukti bahwa isu yang dibicarakan bukan sekadar obrolan kosong, melainkan hal yang menyentuh denyut nadi pemerintahan daerah
Namun, apa yang disampaikan Tiyo seketika membuat suasana hening, lalu meledak dengan reaksi beragam. Ia membuka tabir gelap politik Indonesia yang selama ini seolah menjadi rahasia umum namun jarang ada yang berani menamparnya secara terbuka di depan pejabat yang sedang menjabat.
“Dari Awal Sudah Salah, Bagaimana Hasilnya Bisa Benar?”
Tiyo memulai dengan membedah akar masalah. Ia menunjuk langsung pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah syarat pencalonan pemimpin negara. Menurutnya, keputusan itu mengubah peta kekuasaan dengan cara yang penuh ketidakwajaran dan cacat etika, bahkan telah dinyatakan demikian oleh Mahkamah Kehormatan MK sendiri.
“Kalau pondasinya saja sudah dibangun dengan cara melanggar aturan dan etika, bagaimana mungkin bangunan kekuasaannya nanti akan kokoh dan jujur?” tantang Tiyo. Ia menegaskan, hanya ada dua jenis orang yang memuji penguasa yang lahir dari jalan terjal: mereka yang tidak tahu apa-apa, atau mereka yang ikut menikmati remah-remah kekuasaan.
Angka Mengerikan: Uang Politik Mengalir Seribu Triliun Rupiah
Pembicaraan makin memanas saat Tiyo menyentuh soal uang. Ia mengutip pengakuan seorang petinggi partai besar yang menyebutkan, perputaran uang dari Pilkada hingga Pemilu Presiden 2024 mencapai angka minimal Rp1.000 Triliun. Angka yang nyaris tak terbayangkan nilainya itu, kata dia, habis disebar
ke sana ke mari.
“Bayangkan saja, untuk serangan fajar saja. Kalau 700.000 orang masing-masing diberi Rp200.000, itu sudah Rp140 Miliar. Belum termasuk bayar saksi, alat peraga, buzzer, sampai biaya pendukung lainnya,” paparnya dengan nada tak percaya.
Rumus Tak Terbantahkan: Siapa Bagikan Uang Saat Pemilu, Pasti Korupsi Saat Berkuasa
Puncak kejutan datang saat Tiyo menarik benang merah antara modal pencalonan dengan perilaku pejabat setelah dilantik. Ia menyampaikan sebuah kesimpulan yang memukau hadirin, yang juga secara tersirat menyentuh para pemimpin daerah yang hadir, termasuk asisten serta beberapa kepala dinas, ada satu yang sangat janggal dari beberapa tamu undangan, tidak ada satu pun anggota Dewan / DPR yang hadir dalam acara tersebut, padahal para audin juga beberapa tamu undangan menunggu kehadiran dari Anggota Dewan, ada apa kok dari sekian anggota Dewan kok tidak ada yang hadir ungkap dari salah satu aktivis.
“Ada satu hukum besi dalam politik kita: Siapa saja yang saat maju dan menang pemilu membagi-bagikan uang, dipastikan seratus persen akan korupsi saat menjabat,” ucapnya tegas, suaranya menggelegar di ruangan itu.
Alasannya sangat sederhana dan logis. Untuk menjadi Bupati saja, modal yang harus dikeluarkan bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Padahal, gaji resmi seorang Bupati hanya sekitar Rp50 Juta sebulan. Dalam lima tahun masa jabatan, gaji itu tak akan pernah cukup untuk menutup modal yang telah dikeluarkan.
“Lalu dari mana dia mengembalikannya? Tentu saja dari uang rakyat, dari uang pembangunan, dari kas daerah! Itulah yang kita sebut korupsi. Bedanya, kalau belum ketangkap KPK, dia dianggap pemimpin hebat. Kalau sudah tertangkap, baru disebut koruptor. Padahal isinya sama saja,” jelasnya.
Rakyat Juga Turut Bertanggung Jawab
Yang paling menyentuh hati adalah pesan Tiyo kepada seluruh hadirin. Ia mengingatkan, rakyat tidak boleh hanya menyalahkan pemimpin yang korup. Rakyat yang dengan senang hati menerima uang serangan fajar, sebenarnya sedang memberikan izin kepada calon pemimpinnya untuk merampok uang negara selama menjabat.
“Saat anda menerima amplop itu, anda sedang berkata diam-diam: ‘Silakan pak, Bu, ambillah uang negara nanti, asalkan sekarang saya dapat bagian kecilnya’. Itu kesepakatan setan,” tegasnya.
Dua Kunci Membaca Politik
Di akhir pemaparan yang memicu tepuk tangan meriah itu, Tiyo merangkum dua pedoman emas bagi pemuda untuk menilai pemimpin:
1. Pejabat yang mengeluarkan uang banyak saat kampanye, pasti akan korupsi untuk mengembalikan modalnya.
2. Jangan berpikir tidak tertangkap berarti tidak korupsi. Itu hanya soal waktu dan ketelitian pengawasan.
Di sudut ruangan, Bupati Ipuk menyimak dengan tenang. Kehadirannya di tengah kritik sekeras ini justru menjadi pesan tersendiri: bahwa Banyuwangi berani terbuka, berani didengar, dan berani dikritisi demi kebaikan bersama. Forum ini menjadi bukti nyata bahwa politik seharusnya bukan tentang transaksi uang, melainkan tentang gagasan dan pengabdian.
(Tim)
