Jember, Radar-X.net – Anggota DPRD Komisi X dari Fraksi PKB, H. Mochammad Hafidi, S.Sos, melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Jember sebagai bagian dari tugas konstitusional menyerap aspirasi masyarakat.
Kegiatan ini berlangsung di Aula SMK Ibu Mayang, Kecamatan Pakusari, Kamis (28/8/2025) dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan Wakil Rektor III ITS Mandala Jember.
Hafidi yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus)Tatib DPRD Jember menegaskan bahwa isu yang diangkat dalam reses kali ini adalah “Dampak Kondisi Ekonomi Masyarakat Pedesaan terhadap Dunia Pendidikan”.
Menurutnya, agenda ini menjadi momentum penting untuk mendengar langsung suara masyarakat, khususnya terkait tantangan pendidikan di daerah.
Tantangan Ekonomi dan Pendidikan di Pedesaan.
Dalam dialog, Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Jember, Tulus Wijayanto, memaparkan bahwa kondisi ekonomi pedesaan berpengaruh besar terhadap kualitas pendidikan.
“Keterbatasan akses pendidikan, minimnya sarana dan prasarana, serta kendala kesejahteraan siswa sering memicu tingginya angka putus sekolah. Kemiskinan membuat orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk biaya pendidikan,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Dinas Pendidikan telah mengupayakan program penyediaan akses internet dan listrik (PLN) di beberapa wilayah pedesaan. Salah satunya direalisasikan pada Agustus 2025 di Desa Bandialit, Kecamatan Tempurejo, agar siswa mudah mengikuti proses belajar mengajar.
Pandangan Akademisi, Pendidikan Tinggi Penentu Kualitas SDM.
Sementara itu, Wakil Rektor III ITS Mandala Jember, Dr. Dedy Wijaya Kusuma, S.T., M.Pd, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan setelah jenjang dasar sangat menentukan tingkat ekonomi masyarakat.
“Dunia kerja kini menuntut standar kompetensi minimal lulusan S1 sesuai SKNI. Jika akses pendidikan tinggi tidak merata, masyarakat akan kesulitan bersaing di pasar kerja,” jelasnya.
Peran DPRD, Beasiswa dan Infrastruktur Jadi Prioritas.
Hafidi menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat akan diperjuangkan melalui mekanisme Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar masuk ke program prioritas tahun depan. Ia menekankan pentingnya beasiswa, perbaikan sarana pendidikan, serta dukungan transportasi dan ekonomi bagi keluarga kurang mampu.
“Berjuang di dunia pendidikan adalah jihad fisabilillah. Kita harus serius menuntaskan persoalan ini, terutama di Jember, termasuk lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag. Saya juga minta dapodik segera disesuaikan agar penyaluran program pendidikan tepat sasaran,” tegas Hafidi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengutip regulasi yang mengatur pendanaan pendidikan, mulai dari PP Nomor 48 Tahun 2008, Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023, hingga ketentuan alokasi minimal 20% APBN dan APBD untuk sektor pendidikan.
Salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Mumbulsari yang juga pengurus PAC PKB, H. Holek, mengusulkan agar DPRD fokus pada perbaikan fasilitas infrastruktur sekolah dan penambahan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa tidak mampu.
“Masih ada sekolah di Mumbulsari yang kondisinya tidak layak. Kami berharap pemerintah daerah dan pusat turun tangan memberikan bantuan,” ungkapnya.
Kegiatan reses ini berlangsung penuh dialog dan keakraban. Warga menyampaikan apresiasi atas kepedulian wakil rakyat yang hadir langsung mendengarkan keluh kesah mereka.
Harapannya, aspirasi yang disampaikan dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang nyata untuk memajukan dunia pendidikan di Jember.
(Ang)
