Reklamasi Pesisir Pantai Wilayah Ketapang Banyuwangi Di Soal Aktivis

- Penulis Berita

Selasa, 3 Oktober 2017 - 07:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Reklamasi Pesisir Pantai Wilayah Ketapang Banyuwangi Di Soal Aktivis
Situasi dilokasi pinggir pantai watu dodol. 



BANYUWANGI, radar-x.net – Reklamasi pantai di wilayah pesisir “Watu Dodol” desa Ketapang di soal aktivis M. Yunus Wahyudi, karena bertentangan dengan undang-undang pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil, namun proses reklamasi tetap jalan di duga ada kesan pembiaran dari pihak Pemerintah dan aparat yang berwenang, kalau itu memang ada ijin kenapa tidak di informasikan ke publik, biar tidak menjadi pertanyaan Masyarakat umum, Senin (02/10/2017)

Aktivis M. Yunus Wahyudi mengatakan, reklamasi pesisir pantai wilayah desa ketapang Kabupaten Banyuwangi sudah jelas-jelas melanggar aturan undang-undang tentang pengelolaan pesisir pantai, karena disitu telah merusak trumbu karang dan ekosistem yang ada.

”Sekaligus para nelayan-nelayan kecil sudah tidak bisa sandar di pinggir pantai situ lagi, apa jadinya terus kalau rakyat kecil selalu di pinggirkan oleh para pengusaha yang semaunya sendiri,” katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut Yunus mengatakan, bahwa kawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

Baca Juga:  Bangkitkan UMKM, Wabup hadiri pembukaan Bazar Ramadhan

“Kenapa hal ini dalam pembiaran dari pemerintah terkait dan aparat terkait, maka kita duga ada unsur kemufakatan bersama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi, tanpa memikirkan sisi negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya,” jelas Yunus.

Secara terpisah, Aminoto selaku yang mereklamasi pesisir pantai menjelaskan, tujuan mereklamasi wilayah pesisir pantai seluas dua hektar kurang lebihnya, akan kami gunakan untuk dermaga dan kami sudah dapat ijin dari bawah maupun sampek pusat dari kementrian, jadi sudah tidak ada masalah.

“Terimakasih ya mas informasinya.” cetusnya kepada wartawan sambil terburu-buru naik mobilnya. (Dafid Firmansyah/Team)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

DPRD Murung Raya Sambut Baik Pemkab Tekan Harga Serta Distribusikan Beras SPHP
Partai PDI Perjuangan di Pastikan Menduduki Pimpinan DPRD Murung Raya
Terkait Potongan Honor Linmas Desa Lembengan, Berikut Hasil Klarifikasinya
Doni Raih Suara Caleg Cukup Tertinggi di Davil III, Patut Diperhitungkan Pilkada 2024
DPRD Mura, Apresiasi Pemilu Berjalan Aman Dan Kondusif
Dewan Minta Potensi Desa Bisa Dioptimalkan
Tingkatkan Sinergisitas, DPRD Mura Coffee Morning dengan Forkopimda
Terkait Isu Tak Sedap, KETUA PGRI Banyuwangi Angkat Bicara
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 13:45 WIB

Proyek Jaringan Irigasi Balai Besar Pengairan Diduga Jadi Ajang Mark Up Anggaran

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:23 WIB

PPTK Bungkam, Hotmix di Dusun Lidah Dasri Belum Setahun Sudah Retak dan Terangkat

Sabtu, 24 Februari 2024 - 07:08 WIB

Dodo Arman Hadiri Undangan Polda Sumsel, Klarifikasi Laporan Dr Ahmad Rizali

Kamis, 22 Februari 2024 - 22:58 WIB

Terjadi Dugaan Pelanggaran, Ketua Koordinator PKBM Banyuwangi Bungkam

Senin, 19 Februari 2024 - 20:34 WIB

Dinas Perdagangan Sumatra Selatan Dilaporkan ke Kejagung RI

Minggu, 18 Februari 2024 - 21:13 WIB

Terkait Dugaan Mark Up Data, Ketua Amblas Akan Laporkan PKBM Lestari Kebun Dalem ke Kejaksaan

Minggu, 18 Februari 2024 - 15:06 WIB

PKBM Lestari desa Kebun Dalem Banyuwangi Disinyalir Mar Up Data

Rabu, 7 Februari 2024 - 17:06 WIB

Kasudin Cipta Karya Jakarta Timur, Diduga Menerima Gratifikasi dan Menyalahgunakan Jabatan

Berita Terbaru