BATU BARA, RADAR-X.net — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara melaksanakan rapat Paripurna pandangan umum Fraksi terhadap nota LKPJ Bupati Batu Bara Tahun 2024 dan Nota Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi daerah (PIKID) diruang rapat DPRD Senin 14/4/2025.
Dalam pandangan nya FRAKSI PKS yang disampaiakan Agung Setiawan berkenaan dengan LKPJ Tahun Anggaran 2024, Fraksi PKS memandang perlu menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi fokus terutama bagi saudara Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara, antara lain:
1. Pendapatan Daerah sebesar Rp.±1T dari target sebesar Rp.±1T memang cukup baik karena menyentuh angka 98%, namun demikian Fraksi PKS memandang masih menyisakan banyak PR kedepan terutama terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dikatakan nya, Pada tahun 2024 lalu, Batu Bara hanya mampu merealisasikan PAD sebesar Rp.±186M dari target awal sebesar Rp.±202M yang artinya tidak mencapai target. Ketidak ketercapaian target PAD tentu berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Belanja Daerah.
” Dari sudut pandang kami, target PAD Kabupaten Batu Bara dari tahun ke tahun tergolong kecil, bahkan pada 2024 lalu hanya 14% dari total Pendapatan Daerah kita. Menurut hemat kami, masih banyak potensi PAD yang dapat dimaksimalkan dari berbagai sektor seperti Pariwisata, Pajak dan Retribusi serta lainnya. Kami berharap agar kedepan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara mampu lbih profesional, cermat dan terukur dalam menggali, Pendapatan Daerah sebesar Rp.±1T dari target sebesar Rp.±1T memang cukup baik karena menyentuh angka 98%, ” ujarnya.
Namun demikian lanjutnya, Fraksi PKS memandang masih menyisakan banyak PR kedepan terutama terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2024 lalu, Batu Bara hanya mampu merealisasikan PAD sebesar Rp.±186M dari target awal sebesar Rp.±202M yang artinya tidak mencapai target. Ketidak ketercapaian target PAD tentu berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Belanja Daerah.
” Dari sudut pandang kami, target PAD Kabupaten Batu Bara dari tahun ke tahun tergolong kecil, bahkan pada 2024 lalu hanya 14% dari total Pendapatan Daerah kita. Menurut hemat kami, masih banyak potensi PAD yang dapat dimaksimalkan dari berbagai sektor seperti Pariwisata, Pajak dan Retribusi serta lainnya, “ulangnya.
Kami berharap agar kedepan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara mampu lebih profesional, cermat dan terukur dalam menggali setiap potensi dan mengelola objek-objek yang berpotensi menambah PAD, serta tidak boleh ada kebocoran dalam prosesnya.
Terkait program-program yang bersentuhan langsung terhadap hajat hidup masyarakat Batu Bara, seperti Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.
Fraksi PKS mengevaluasi tidak berjalannya program Beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang hendak melanjutkan pendidikan pada jenjang sarjana. Pemerintah Daerah mesti hadir memberi kontribusi maksimal agar setiap putra putri Batu Bara mendapatkan hak pendidikannya. Untuk itu kami mendorong agar kedepan Pemerintah Kabupaten Batu Bara harus menganggarkan kembali program Beasiswa Sarjana bila perlu dengan kuota yang lebih banyak agar anak-anak Batu Bara semakin banyak yang mendapatkan haknya untuk menempuh pendidikan tinggi. Selain itu juga, Pemerintah Daerah perlu melakukan inventarisir terhadap kondisi sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Batu Bara yang butuh segera direhabilitasi ataupun penambahan fasilitas seperti laboratorium, olahraga dan lainnya. Selain itu juga peningkatan kapasitas dan jumlah Guru melalui program-program yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah perlu menjadi fokus kedepan.
Fraksi PKS juga mengevaluasi terhentinya program Universal Health Coverage (UHC) karena ketidakmampuan Pemerintah Daerah yang sempat berjalan kurang lebih hanya 3 bulan saja Kami berharap agar program UHC ini dapat segera dilanjutkan kembali agar seluruh masyarakat Batu Bara dapat merasakan fasilitas pengobatan yang maksimal. Selain itu, peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan (FasKes) di RSUD H.OK Arya Zulkarnain maupun di setiap Puskesmas yang ada juga perlu ditingkatkan. Termasuk perbaikan sistem rujukan berobat dan distribusi obat dan alat kesehatan
Dalam urusan Infrastruktur, Fraksi PKS berharap kedepan agar program pembangunan dapat dilakukan secara merata di seluruh pelosok Kabupaten Batu Bara. Selain itu pula, Pemerintah perlu memperhatikan perawatan (Maintenance) dari setiap fasilitas umum milik Batu Bara, jangan hanya fokus pada pembangunan tetapi minim perawatan. Pengawasan terhadap proses dan mutu dari proyek infrastruktur juga perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan dan layak guna.
Dalam kaitannya dengan efisiensi Anggaran sebagai turunan dari Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, Fraksi PKS bersepakat bahwa efisiensi Anggaran perlu dilakukan terutama dalam program-program yang sifatnya ceremonial, rutinitas tahunan dan formalitas yang kemudian tidak memberikan Outcome atau dampak positif kepada masyarakat Batu Bara. Itu artinya, efisiensi dan efektifitas Belanja Daerah harus dilakukan namun dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat kepada masyarakat.
Kemudian Terkait dengan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID), Fraksi PKS menyambut baik hadirnya Ranperda ini, sejalan dengan harapan saudara Bupati Batu Bara, semoga hadirnya Perda ini kedepan dapat menambah gairah investasi di Kabupaten Batu Bara sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru yang lebih banyak bagi masyarakat Batu Bara dan tentu saja bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Batu Bara. Fraksi PKS akan menaruh fokus serta mengawal proses pembahasan Ranperda ini hingga implementasinya ke depan setelah disahkan.
(Zey)
