Pilkades Serentak di Agara Dikhawatirkan Akan Muncul Pimpinan Korupsi

0
25

ACEH TENGGARA, RADAR-X.net – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Aceh Tenggara (Agara), sangat dikhawatirkan akan munculnya kader-kader pemimpin yang akan melakukan korupsi dana desa. 

Pasalnya, dana pesta demokrasi rakyat itu dibebankan dari peserta calon kepala desa, tak kecil kemungkinan akan ditambah lagi biaya pengayoman bagi pemilih. 

Warga desa Penampaan Kecamatan Deleng Pokhkisen, M. Yusuf mengatakan, tak kecil kemungkinan peserta yàng terpilih pada pilkades serentak akan mengrogoti dana desa nantinya. 

“Mengrogoti dana desa dikarenakan akibat tingginya ongkos atau biaya pilkades yang dibebankan kepada mereka,” kata Yusuf, Minggu (9/5/2021). 

Kata dia, dana pilkades serentak tersebut dibebankan kepada semua calon dari 271 desa yang melaksanakan pilkades di Agara, dana itu berkisar 30 juta hingga sampai 70 juta, belum lagi dana untuk oprasional. 

Dana yang terbilang besar itu, didapati dari uang pendaftaran calon kepala desa dan di sepekati untuk fasilitasi kebutuhan berupa honorarium Panitia Pemilihan Pengulu Kute (PPPK), Pengawas Kecamatan dan kebutuhan lainnya. 

Baca Juga:  PDI Perjuangan Tancapkan 43 Bendera Di Pulau Nusa Barong

Tak kecil kemungkinan dana oprasional yang dikeluarkan calon kepala desa termasuk dengan uang pengayoman bagi pemilih berupa money politik. 

“Besar kemungkinan pengembalian kerugian bagi kepala desa yang terpilih akan dikembalikan dari dana desa yang dikelola nantinya,” ucap Yusuf. 

“Diketahui dana pilkades di Aceh Tenggara tidak di tanggung dari belanja APBK dan APBN, hal tersebut, berdasarkan atas belum terbitnya Qanun Agara yang disahkan oleh DPRK, dan tidak disertakan dalam program dana desa.” Jelas Yusuf.

Camat Lawe Bulan, Supardi, S.STP saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, untuk pembiayaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Aceh Tenggara, Pemerintah Daerah hanya menangung biaya honorium muspika dan 400 kertas suara setiap Desa/Kute, untuk kebutuhan lainnya sudah di atur dalam Peraturan Bupati nomor 70 tahun 2019 dan Qanun nomor 4 tahun 2009.

Pardi juga menjelaskan, pada pasal 16 sudah di jelaskan untuk rencana biaya pemilihan Pengulu Kute/kepala desa dibebankan kepada APBK dan APBKute serta swadaya masyarakat Kute/Desa berupa sumbangan atau pemberian warga masyarakat maupun dari para calon Pengulu Kute/Kepala Desa yang sifatnya tidak mengikat.

Baca Juga:  Ketua AKD : Jangan Sampai Ada Campur Tangan Pihak Luar Hasil Pilkades

“Rencana biaya pemilihan Pengulu Kute/Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dan untuk penentuan anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kute/Desa dilakukan dalam rapat panitia pemilihan. Bersaran biaya pemilihan di setiap kute/desa bervariasi sesuai jumlah penduduk desa/Kute tersebut.” Tandas Pardi. (Riko)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.