Madura-Sampang, Radar x. net – Pekerjaan proyek Tembok Penahan Tebing (TPT) di Dusun Lek Kolek Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur, diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Pasalnya, proyek tersebut selain tidak memampangkan papan nama (Papan Informasi) pekerjaannya diduga dikerjakan asal jadi tidak sesuai RAB, sehingga kualitas dari pekerjaan tersebut menjadi sorotan dan sebuah temuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi (LSM-KPK Nusantara) DPC Sampang.
Ironisnya dalam pekerjaan tersebut, masyarakat juga dibuat pertanyaan dari mana sumber anggarannya, karena pekerjaan proyek tersebut sangat parah dalam pekerjaannya hingga terkesan menyalahi aturan dan diduga terindikasi penyimpangan.
Menurut SH, sumber terpercaya, kepada media ini mengatakan, bahwa kualitas proyek TPT tersebut terindikasi tidak sesuai dengan RAB, sehingga pelaksana dari pekerjaan proyek tersebut sudah melanggar UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menegaskan sebagaimana dalam pasal 28 F UUD tahun 1945 serta perpres No 54 tahun 2010 dan No 70 tahun 2012.
“Pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi azas transpransi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan.” Kata SH
Proyek yang diduga bersumber Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) dari salah satu DPRD Kabupaten Sampang, saat ini sedang menjadi sorotan dan sebuah temuan dari LSM-KPK Nusantara, karena pekerjaan tersebut asal jadi sehingga kualitasnya sangat diragukan.
“Kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang orientasinya sebagai lembaga kontrol sosial masyarakat sangat kecewa sekali, dengan adanya perkejaan TPT yang kualitasnya meragukan sehingga rawan akan kerusakan.” Ucap Hadi Rifai, sekretaris LSM-KPK Nusantara DPC Sampang
Menurut Hadi, seharusnya kualitas dari proyek tersebut lebih diutamakan, karena turunnya anggaran proyek untuk mensejahterakan dalam perekonomian Masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi pelaksana.
“PR juga bagi kami, karena volume dari proyek tersebut tidak jelas, dan sumber anggarannya pun tidak jelas, sehingga masyarakat yang seharusnya ikut berperan serta dalam mengontrol, tidak bisa berbuat apa-apa dan merasa tertipu.” Cetusnya
Sementara, H. Fahri, saat dikonfirmasi oleh media Radar x, pada Sabtu, 10/12/2022, pagi. Pihaknya mengilak dan membantah kalau pekerjaan tersebut bukan dirinya yang mengerjakan dan tidak tau pemilik dari proyek tersebut.
“Saya tidak tau mas, itu proyeknya siapa, pekerjanya siapa, dan sumber anggarannya juga saya tidak tau darimana.” Kilahnya
“Tunggu dulu ya mas..! Nanti saya kabari lagi, karena saya mau tanya dulu, siapa pelaksananya dan darimana sumber anggarannya.” Lanjutnya
Hingga berita ini ditulis, proyek tersebut menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat dan sorotan tajam bagi LSM KPK Nusantara DPC Sampang.
(Korwil Madura/Tim)
