SAMPANG, RADAR-X.net – Angin sore di pesisir utara Madura membawa suara getir dari nelayan dari lima kecamatan di Pantura Madura ialah Kecamatan Banyuates, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang dan Kecamatan Batu Mar Mar, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Sejak rumpon-rumpon mereka rusak akibat aktivitas survei 3D seismik migas oleh Petronas Carigali dan PT Elnusa pada Agustus 2024, harapan hidup para nelayan kian redup.
Janji manis berupa dana kompensasi Rp21 miliar yang seharusnya menjadi penyelamat, hingga kini tak pernah sampai ke tangan mereka. Padahal, menurut informasi yang beredar, Petronas dan SKK Migas telah membayar penuh ganti rugi itu ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang sejak September–Oktober tahun 2024.
Namun yang terjadi justru sebaliknya: para nelayan menunggu, menunggu, dan terus menunggu.
“Kami sudah berbulan-bulan hidup tanpa kepastian. Rumpon kami hancur, penghasilan turun drastis, anak-anak kami kekurangan. Tapi uang ganti rugi itu entah ke mana,” keluh Holip, salah satu nelayan dengan mata berkaca-kaca.
Kondisi yang mencekik itu membuat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jokowi (Projo) Sampang angkat suara. Ketua DPC Projo Sampang, Herman Hidayat, dengan lantang mendesak Polda Jawa Timur untuk segera membongkar praktik mafia migas yang diduga bersembunyi di balik penggelapan dana Rp21 miliar tersebut.
“Petronas dan SKK Migas katanya sudah membayar sejak tahun lalu ke Pemkab Sampang. Tapi kenapa justru tidak sampai ke nelayan? Ayo, Polda Jatim harus segera mengungkap ini. Negara kita sedang dalam keadaan genting, jangan biarkan rakyat makin kecewa,” tegas Herman, Rabu (03/9/2025).
Herman menilai, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim harus membuktikan profesionalitas dan keberanian mereka.
“Polri jangan sampai main mata. Kepercayaan rakyat kini dipertaruhkan, apalagi Polri sedang diuji oleh kasus Affan ojol yang terlindas mobil taktis Brimob di Jakarta,” ujarnya.
Sementara itu, para nelayan masih harus berjuang di tengah laut dengan peralatan seadanya. Hasil tangkapan jauh dari cukup, sementara utang untuk kebutuhan sehari-hari kian menumpuk. Di sisi lain, dugaan mafia migas yang memainkan dana kompensasi miliaran rupiah itu seolah bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum.
“Seolah-olah yang berkuasa itu mafia, bukan negara,” kata seorang tokoh masyarakat setempat dengan nada getir.
Kasus penggelapan dana kompensasi nelayan ini semakin memperkeruh suasana Indonesia yang tengah diguncang aksi-aksi demonstrasi di berbagai daerah. Rakyat menuntut keadilan, sementara kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum kian terkikis.
Herman mengingatkan, jika persoalan ini terus dibiarkan, potensi gejolak sosial di Madura bisa menjalar ke wilayah lain.
“Kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin akan memicu ledakan sosial yang lebih besar. Apalagi kondisi bangsa sekarang sedang tidak kondusif,” tegasnya.
Hingga kini, nelayan Pantura Madura hanya bisa menunggu kepastian. Menunggu kapan aparat penegak hukum berani mengungkap siapa saja yang bermain di balik hilangnya Rp21 miliar itu. Menunggu kapan mafia migas benar-benar ditindak, bukan hanya menjadi buah bibir.
Di tengah badai ketidakpastian itu, nelayan hanya bisa berharap: negara hadir, keadilan ditegakkan, dan mafia migas yang menyengsarakan rakyat tidak lagi bebas berkeliaran di tanah Madura. (Frs)
