SAMPANG, radar-x.net – Pemerintah Desa Napo Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Jawa Timur menggelar pertemuan dengan semua perangkat desa dan pendamping desa, serta tokoh Masyarakat setempat guna membahas anggaran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), untuk warga Desa Napo Laok yang tidak mampu dan terdampak Covid-19.
Dalam menindak lanjuti himbauan pemerintah pusat bahwa Kepala Desa harus menganggarkan 30% dari dana DD/ADD yang dikucurkan oleh pemerintah pusat guna membantu mensejahterkan Masyarakat pasca pandemi Covid-19 yang saat ini gencar mengancam keselamatan dan ketenagan Masyarakat luas, sehingga pemerintah harus banting setir sebagian anggaran dari perencaan yang sudah di anggarkan pasca Musrembangdes 2020.
Pasalnya, pemerintah pusat lebih menekankan sebagian anggaran tersebut lebih diperuntukkan dalam menangani pencegahan meluasnya wabah Corona Virus Desease yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan.
Saat dikonfirmasi oleh media radar-x di ruang kerjanya usai Musyawaroh Desa, KH. Abdul Basid S.Pd.i Kepala Desa Napo Laok Omben Sampang Jawa Timur membenarkan bahwa, pemerintah pusat mementingkan keselamatan warga indonsia daripada program lainnya. Selasa, 21/04/2020.
KH. Abdul Basid menjelaskan, berkat pemikiran dan sangat pedulinya pemerintah dengan kesadaran pemerintah pusat atas dampak yang begitu luar biasa yang diakibatkan oleh meluasnya wabah Virus Corona sehingga membuat suasana di Masyarakat tidak menentu.
“Sesuai dengan aturan dalam perubahan musyawaroh desa yang sebelumnya sudah di anggarkan, maka Kami sebagai pemerintah desa akan segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut pada Masyarakat yang berhak menerima. Karena yang dihadapi oleh negara kita ini bukan kasus biasa, maka kita juga harus betul-betul membantu pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah meluasnya wabah Covid-19,” jelas KH Abdul Basid.
Hadir kegiatan tersebut, Camat Omben Tanda Sulistiana, Kepala Puskesmas Jrangoan, Misnari SKM, M.M.Kes, Kepala Desa Napo Laok KH. Abd. Basid S.Pd.i, Banbinsa Maghmud, Babinkamtibmas Dwi Cahyo, Pemuda Karang Taruna, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama. (MK)
