BATU BARA, RADAR-X.net – Pengumuman sayembara perubahan lambang yang akan digelar Pemkab Batu Bara membuat banyak mata tertuju dengan kebijakan tersebut.
Mulai dari Aktivis, Wakil Rakyat dan tidak mau ketinggalan Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kabupaten Batu Bara turut mengkritisi kebijakan Pemkab Batu Bara.
Menanggapi beredarnya surat Pengumuman Panitia Sayembara lambang Daerah Kabupaten Batu Bara nomor 001.3/0127/2022 dan foster yang beredar di media sosial dan sayembara perubahan logo Kabupaten Batu Bara yang akan diselenggarakan oleh Pemkab Batu Bara mendapat tanggapan dari Ketua PD Al Washliyah Ustadz Al Asari S.Ag M.Si Rabu (12/01/2022).
Al Asari mengatakan, perubahan lambang Kabupaten Batu Bara bukanlah sebuah hal yang mendesak untuk dilakukan, sebab lambang yang sudah ada merupakan lambang resmi Kabupaten Batu Bara yang tertuang dalam peraturan daerah kabupaten Batu Bara nomor 55 tahun 2009 dan masih relevan dengan kondisi Kabupaten Batu Bara sampai hari ini.
Menurutnya, pelaksanaan sayembara hanya menghambur-hamburkan uang Negara sebab perubahan lambang tersebut bukan masuk dalam kategori post mayor.
” Banyak pekerjaan mendesak yang harus dilakukan Pemkab untuk Masyarakat Batu Bara ini salah satunya adalah terjadinya PHK di perusahaan yang ada di Batu Bara maka angka pengangguran akan bertambah jika Pemkab tidak segera membuka lapangan kerja” tutur Al Asari yang juga mantan politisi PPP Kabupaten Batu Bara.
Lebih lanjut Al Asari mengatakan, pengumuman sayembara tersebut telah membuat gaduh di tengah masyarakat Batu Bara dan menimbulkan kontroversi yang massif di tengah pemerintah hari ini sedang fokus menangani pandemi dan pemulihan ekonomi.
Dalam hal ini Beliau meminta, kepada Pemkab Batu Bara lebih fokus pada program yang tertuang di dalam RPJMD yang sudah menjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dan merealisasikan janji-janji kampanye mengingat masa jabatan tidaklah lama lagi akan berakhir.
” Sayembara perubahan lambang Kabupaten Batu Bara kami duga belum melalui kajian yang mendalam baik kajian strategis maupun akademis sehingga melahirkan kesan ketergesaan”ujarnya.
” Kami memandang bahwa sayembara perubahan lambang kabupaten Batu Bara tersebut lebih baik dihentikan dan dilakukan kajian ulang dengan melibatkan elemen masyarakat yang terlibat dalam perjuangan pemekaran kabupaten Batu Bara” pungkas Al Asari. (Ham)
