INDRAMAYU, RADAR-X.net – Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Syaefudin SH menerima Audensi beberapa penggiat anti korupsi diantaranya LSM KPK Nusantara, LSM LIPPAN, LSM KOREK di Ruang Kerjanya. Senin (30/01/23).
Dengan diawali pembukaan Audensi Oleh Ketua LSM KPK Nusantara yang akrab dengan panggilan Agus Seha, ia mengatakan maksud dan tujuannya permohonan Audensi bersama Chandra selaku ketua LSM Korek, Hidayat selaku LSM LIPPAN mengadukan Pemkab Indramayu yang selama ini dianggap tidak bersikap tegas. Diantaranya terkait banyaknya proyek mangkrak dan kenaikan 30% Tarif PDAM serta terkait Carut marut tanah Exs Pangonan di Desa Sidadadi Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu Jawa Barat.
“Bagaimana sikap anggota Dewan DPRD dengan proyek yang mangkrak, ia menilai adanya proyek mangkrak jelas adanya indikasi kerugian negara dan patut diduga adanya penyalahgunaan wewenang dengan tidak adanya pemutusan kontrak yang semestinya dilakukan pimpinan tinggi di setiap SKPD Indramayu,” kata Agus pada Syaefudin ketua Dewan DPRD Indramayu.
Agus menambahkan, dengan pembahasan kenaikan 30% tarif PDAM yang menurutnya ke depan akan membuat masyarakat Indramayu akan menjerit. Ia juga berharap pihak anggota dewan dalam hal ini sebagai wakil Rakyat dapat menahan kenaikan tarif PDAM.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD H Syaefudin SH mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada beberapa rekan LSM karena telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan pihaknya terkait masukan dari beberapa poin yang diutarakan di awal pembicaraan.
“Tentunya kami sangat senang karena ada masyarakat yang mau berdiskusi dengan kami terkait hal-hal yang berhubungan dengan Kabupaten Indramayu. Karena Anggaran APBD baik dalam hal Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) maupun anggaran belanjanya barjas merupakan salah satu sumber anggaran yang wajib dimonitoring semua elemen masyarakat,” ujarnya.
“Oleh karena itu, pihaknya akan mendatangkan pihak kadis atau pimpinan SKPD Indramayu dan juga pihak eksekutif agar nantinya bisa menemukan titik temu dari persoalan bagaimana untuk memperbaiki kualitas proyek Infrastruktur, termasuk memanggil pimpinan BPN Indramayu yang tadi diutarakan Hidayat ketua LIPPAN terkait persolan terbitan SHM di tanah Exs Pangonan di Desa Sidadadi.” Kata ketua Dewan
Usai ketua Dewan H Syaefudin SH menanggapi Hidayat memaparkan sambil menunjukan bukti-bukti dokumen petunjuk yang dibawanya terkait tanah pangonan. Ia berharap dengan ketua Dewan agar menggambil langkah sigap secepatnya dengan menghimbau khawatir terbitan SHM di lokasi tanah Exs Pangonan tersebut semakin carut marut.
(Tim)
