Ketua DPK-ARM Desak Pemkab Banyuwangi Tutup Warung “Prostitusi”

- Penulis Berita

Selasa, 3 Oktober 2017 - 07:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPK-ARM Desak Pemkab Banyuwangi Tutup Warung "Prostitusi"
Muhammad Helmi Rosyadi, ketua DPK-ARM Kabupaten Banyuwangi. 



BANYUWANGI, radar-x.net – Kasus tertangkapnya dua pelaku eksploitasi anak dibawah umur oleh jajaran Polsek Kalipuro, Banyuwangi, menuai respons positif dari Dewan Pimpinan Kolektif Aliansi Rakyat Miskin (DPK-ARM) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (02/10/2017).

Melalui ketuanya, M. Helmi Rosyadi, Ormas yang selama ini getol mensikapi persoalan-persoalan, mendesak tempat pelacuran (prostitusi) berkedok warung kopi/cafe yang menjual miras di warung Panjang Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro agar ditutup. Selain lokasi tersebut bertempat dilahan milik PT KAI yang notabene milik negara, ternyata selama ini disalahgunakan sebagai prostitusi terselubung.

“Warung atau cafe yang menjual miras dan menyediakan wanita berpakaian minim untuk menemani tamu tersebut tidak berijin,” tandasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

situasi warung panjang Ketapang Kalipuro. 

Untuk itu, Helmi Rosyadi mendesak kepada Pemerintah Desa Ketapang, Camat Kalipuro, Kepala Satpol PP dan Polres Banyuwangi agar segera menutup usaha ilegal tersebut.

“Apabila tidak ada penertiban maupun penindakan berupa penutupan, kami duga tempat usaha itu dibekingi aparat. Mengingat tempat tersebut persis berada didepan Kantor KP3,” tegas aktivis asal Kelurahan Penganjuran Banyuwangi ini.

Baca Juga:  Pengurus MWC-NU Bentuk Pengurus IPNU Kecamatan Omben

Selain itu, DPK-ARM Kabupaten Banyuwangi juga mendesak kepada BUMN seperti PT. Pelindo, PT. Pusri, PT. KAI, PT. Pertamina, PT. Semen Gresik, PT. ASDP untuk peduli kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

“Selama ini BUMN mempunyai kewajiban mengalokasikan 3 persen laba perusahaannya untuk memberikan Corporated Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) untuk masyarakat dan lingkungan sekitar,” jelas Helmi.

Untuk itu, lanjut Helmi, jangan menyalahkan siapapun jika ada anak perempuan dari keluarga miskin yang terjebak dalam prostitusi/pelacuran.

“Karena anak kandung kemiskinan adalah kriminalitas dan prostitusi.” Pungkas Helmi. (Dafid firmansyah)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Dewan Murung Raya Dorong Orangtua Kenalkan Budaya Daerah Pada Anak
Membangun Daerah Diperlukan Komitmen Bersama dan Masyarakat
Pelatihan STRATEGI PENCEGAHAN dan TEKNIK INVESTIGASI KEJAHATAN DALAM PERUSAHAAN
Imanudin Sambut Baik Bantuan Hewan Qurban dari Pemrov Kalteng
Oknum Kuwu Desa Sukagumiwang Penuhi Panggilan Polisi atas Dugaan Ancaman Pembunuhan Terhadap Wartawan
Anggota DPRD Imanudin Apresiasi Launching Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024
Menindaklanjuti Permintaan Masyarakat Desa Kemirian: Camat Tamanan Gelar Pertemuan Bahas Proses PAW
Nikah Siri Diam-diam, Istri lapor Polisi
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Juni 2024 - 01:05 WIB

Dewan Murung Raya Dorong Orangtua Kenalkan Budaya Daerah Pada Anak

Sabtu, 15 Juni 2024 - 00:24 WIB

Pemerintahan Kabupaten Tulungagung Giat Tes Urine Untuk ASN

Jumat, 14 Juni 2024 - 23:18 WIB

Pj. Nizhamul Ikuti Rakor Inflasi Daerah 2024 Secara Virtual

Jumat, 14 Juni 2024 - 00:33 WIB

Membangun Daerah Diperlukan Komitmen Bersama dan Masyarakat

Kamis, 13 Juni 2024 - 01:51 WIB

Imanudin Sambut Baik Bantuan Hewan Qurban dari Pemrov Kalteng

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:08 WIB

Pj. Bupati Batu Bara Hadiri Baksos Alumni AKABRI 94

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:11 WIB

Monitoring Aku Hatinya PKK, Tim Penilai Provsu Kunjungi Desa Kwala Gunung

Rabu, 12 Juni 2024 - 08:19 WIB

Oknum Kuwu Desa Sukagumiwang Penuhi Panggilan Polisi atas Dugaan Ancaman Pembunuhan Terhadap Wartawan

Berita Terbaru

Pemerintahan

Pemerintahan Kabupaten Tulungagung Giat Tes Urine Untuk ASN

Sabtu, 15 Jun 2024 - 00:24 WIB

Pemerintahan

Pj. Nizhamul Ikuti Rakor Inflasi Daerah 2024 Secara Virtual

Jumat, 14 Jun 2024 - 23:18 WIB