BONDOWOSO, Radar-X.net – Digitalisasi keuangan daerah bukan sekadar mempermudah transaksi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso berharap langkah ini mampu mempersempit celah kebocoran anggaran sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
Salah satu upaya yang didorong adalah optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Sistem ini diharapkan membuat transaksi belanja organisasi perangkat daerah (OPD) lebih tertib, mudah ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan penyerahan dan refreshment Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Sabha Bina Praja, Bondowoso, (9/10/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathurrazi, menegaskan bahwa KKPD bukan instrumen untuk menambah utang pemerintah daerah. Penggunaannya berkaitan dengan limit belanja yang telah dialokasikan dalam anggaran masing-masing perangkat daerah sesuai ketentuan.
“Ini sebenarnya untuk perbaikan tata kelola melalui digitalisasi, dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dan transparan,” jelas Fathurrazi.
Menurutnya, pemanfaatan KKPD diarahkan untuk mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Kartu tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan belanja tertentu, termasuk akomodasi hotel dan perjalanan dinas, sepanjang sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku.
Dengan transaksi elektronik, pemerintah daerah diharapkan memiliki mekanisme pencatatan belanja yang lebih tertata.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagaimana diarahkan pemerintah pusat.
Kepala BPKAD Soroti Kebocoran Anggaran
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso, Wisesa, menyoroti pentingnya digitalisasi untuk membenahi penatausahaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, tuntutan transparansi harus diikuti dengan perubahan nyata dalam pelaksanaan transaksi belanja. Penerapan sistem non-tunai, termasuk KKPD, diharapkan dapat mengurangi celah kebocoran anggaran sekaligus meningkatkan kedisiplinan setiap OPD dalam mengelola keuangan.
Wisesa juga menyinggung persoalan penggunaan dana talangan ketika anggaran belum tersedia sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi agar pengelolaan keuangan ke depan semakin tertib.
Melalui penerapan KKPD dan digitalisasi transaksi, ia berharap persoalan serupa dapat diminimalkan pada tahun-tahun berikutnya.
“Harapannya, dengan KKPD ini kita bisa mengurangi kebocoran-kebocoran anggaran. Ke depan, seluruh perangkat daerah diharapkan melaksanakan penatausahaan keuangan dengan lebih baik,” ujarnya.
Wisesa menegaskan, digitalisasi tidak menghapus tanggung jawab pejabat pengguna anggaran. Kepala perangkat daerah tetap bertanggung jawab atas penggunaan anggaran di instansinya, termasuk transaksi yang dilakukan melalui KKPD.
Karena itu, penerapan sistem tersebut harus diikuti pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan anggaran. Teknologi menjadi instrumen pendukung, sedangkan tanggung jawab pengelolaan keuangan tetap berada pada pejabat yang berwenang.
Bukan Sekadar Kartu, tetapi Pembenahan Tata Kelola
Optimalisasi KKPD menjadi bagian dari upaya Pemkab Bondowoso mempercepat transaksi elektronik sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Namun, efektivitas kebijakan ini tidak cukup diukur dari banyaknya transaksi yang menggunakan kartu.
Konsistensi OPD dalam merencanakan belanja, mematuhi batas penggunaan, dan menyampaikan pertanggungjawaban tetap menjadi faktor penting.
Digitalisasi diharapkan mampu membuat alur belanja lebih transparan, memudahkan penelusuran transaksi, serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Tantangannya kini adalah memastikan seluruh perangkat daerah menerapkan sistem tersebut secara konsisten.
Dengan begitu, upaya menekan kebocoran anggaran tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi bagian dari pembenahan tata kelola keuangan Pemkab Bondowoso secara berkelanjutan.
