SAMPANG, RADAR-X.net – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang serta Camat Banyuates diduga menggelar pelatihan tidak resmi bagi perangkat desa di Kota Surabaya. Minggu, 4 Mei 2024.
Kegiatan tersebut menjadi sorotan lantaran melibatkan pihak-pihak yang disebut sebagai bendahara dan operator desa “abal-abal”, sementara perangkat resmi justru tidak diikutsertakan.
Salah satu bendahara desa di Kecamatan Banyuates mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dilibatkan dalam pelatihan tersebut, meski memiliki Surat Keputusan (SK) resmi sebagai perangkat desa.
“Kami sebagai bendahara dan operator resmi desa justru tidak diundang. Sekarang kami pun tidak bisa mengakses aplikasi Siskeudes,” ujarnya, Rabu (7/5/2025).
Ia menduga ada intervensi dari Camat Banyuates dan oknum di DPMD Sampang dalam perubahan akses tersebut. Operator dan bendahara yang diikutsertakan dalam pelatihan disebut memiliki akses eksklusif ke sistem keuangan desa (Siskeudes), padahal tidak memiliki dasar legal yang sah.
“Seharusnya yang dilatih itu perangkat desa yang resmi, bukan yang tidak jelas asal-usulnya. Tapi justru mereka yang bisa akses Siskeudes. Ini berdasarkan arahan dari DPMD Sampang,” tambahnya.
Para perangkat desa yang merasa dirugikan berencana membawa persoalan ini ke Ombudsman Jawa Timur. Mereka menilai, jika ada pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan tanpa melibatkan perangkat resmi, maka hal itu merupakan bentuk nyata maladministrasi.
“Kami akan laporkan ini. Ini sudah termasuk konspirasi dan pelanggaran sistem. Dana negara jangan main-main,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Sampang, Darmanto, menyatakan masih menunggu laporan resmi dari Camat Banyuates terkait kegiatan tersebut.
“Kami masih menunggu laporan dari Camat. Langsung konfirmasi ke camatnya, Soalnya ada kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada camat,” ujarnya.
Camat Banyuates, Fajar Sidiq, membenarkan adanya pertemuan dengan pihak DPMD Sampang di Surabaya. Namun, ia menyebut acara tersebut bukan agenda resmi, melainkan hanya pelatihan peningkatan kapasitas bagi Penjabat (Pj) Kepala Desa.
“Benar, ada pertemuan. Tapi itu sebatas pelatihan untuk peningkatan kinerja Pj Kades,” ujar alumni IPDN tersebut.
Saat ditanya mengapa perangkat desa resmi tidak dilibatkan, Fajar enggan menjawab secara gamblang. Ia hanya menyebut bahwa kehadiran peserta bergantung pada keputusan masing-masing Pj Kades.
“Itu tergantung Pj Kades-nya masing-masing. Mungkin mereka membawa tim atau jaringan sendiri,” katanya singkat.
Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pergantian perangkat desa, termasuk bendahara maupun operator desa, kecuali dalam kondisi tertentu seperti wafat, tidak aktif, lanjut usia, atau mengundurkan diri.
Informasi yang dihimpun oleh media menyebutkan bahwa pelatihan di Surabaya tersebut diikuti oleh beberapa pihak yang mengaku sebagai bendahara dan operator dari sejumlah desa di Kecamatan Banyuates, meski tidak memiliki SK resmi.
(Fariz)
