Madura – Sampang, Radar x. net – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur, menjadi sorotan tokoh setempat dan aktivis Anti korupsi.
Pasalnya, dalam penyaluran bantuan esebut diduga kuat ada oknum yang terlibat didalamnya untuk mengkondisikan penyanyaluran dan pendistribusiannya sehingga terkesan tidak maksimal serta diduga adanya penyimpangan.
Menurut salah satu tokoh setempat inisial (MN) dalam penyaluran bantuan BPNT tahun 2022 yang melalui PT. Pos merugikan Masyarakat, karena bantuan tersebut diduga tidak tersempaikan semua kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dugaan dirinya terhadap penyaluran Program itu, dikuatkan dengan ketidak transparannya Pemerintah Desa (Pemdes), termasuk dari PJ Kades yang sedang menjabat.
“Saya sangat kecewa terhadap ketidak transparannya Pemerintah Desa (PJ. Kades) Batoporo Timur ini, karena saat kami meminta data siapa saja yang mendapatkan bantuan tersebut, ia hanya selalu menghindar, seakan-akan ada yang ditutup-tutupi olehnya.” Ucap MN kepada media ini. Jum’at, 01/03/2022
“Padahal kami telah membicarakan secara baik-baik dalam meminta data KPM , namun permintaan kami tidak diindahkan, bahkan kami disuruh menemui pendamping dari program tersebut, seperti adanya kesengajaan untuk tidak memberi data tersebut dan mempersulit kami.” Lanjutnya
Senada diungkapkan Andre Efendy Aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat – Komunitas Pemantau Korupsi (LSM-KPK Nusantara) DPC Sampang, pihaknya telah berulang kali melakukan koordinasi kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Batoporo Timur, namun usaha tersebut di buat bola pingpong.
“Terus terang saya sangat kecewa dengan perbuatan ini, padahal kami bermaksud mencari tau kondisi sebenarannya, karena kami telah mengantongi data dan keluhan Masyarakat, siapa tau kami bisa membantu untuk meluruskan.” Ucap Andre Efendy
“Kalau seperti ini caranya, dugaan kami semakin kuat akan adanya penyimpangan, karena ketidak transparannya Pemerintah Desa Batoporo Timur, termasuk PJ Kades.dan kami kuatir akan terjadi kembali seperti penyaluran BLT-DD pada tahun 2020/2021” Imbuhnya
Lebih jauh Andre bercerita, bahwa dirinya bsemakin kesal dengan adanya saling lempar jawaban, dan ironisnya lagi kata Andre, PJ Kades menyurus kami tanya ke pendamping, dan selain itu menyuruh kami tanya ke mantan Kepala Desa Batoporo Timur. Tutur Andre dengan kesal
“Kami selaku lembaga kontrol yang melayani keluhan masyarakat, kami hanya ingin meneruskan apa yang disampaikan Masyarakat pada Kami, dan kami hanya meminta kepada semua pihak yang terlibat diprogram ini supaya selalu transparan dengan data.” Ungkap Andre
Sementara, PJ Kades Batoporo Timur Rocmatun Nasir, saat dikonfirmasi oleh media ini terkait hal tersebut, pihaknya dengan tegas mengatakan tidak tau soal itu, bahkan ia menyinggung PT. Pos
“Maaf mas ..! Kami tidak tau soal terkait itu, coba konfirmasi langsung ke PT. Pos.” Ucapnya dengan singkat
Hingga berita ini dinaikkan, Tokoh setempat dan Aktivis anti korupsi meminta agar Pemerintah Desa Batoporo Timur harus transparan dengan data penerima manfaat BPNT
(Korwil Madura / TIM)
