BONDOWOSO, radar-x.net – Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2021, demi tercapainya realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tepat sasaran, di Pendopo Bupati, Kamis (12/03/20).
Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bondowoso, Farida mengatakan, bahwa musrenbang ini bersumber dari tiga masukan. Yakni, ajuan dari musrenbang Kecamatan, Pokir DPRD dan prioritas rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendukung visi misi Bupati.
“Dalam realisasi, tidak ada yang diprioritaskan diantara ketiganya yang diprioritaskan justeru pencapaian targetnya,” kata Farida.
Diketahui, proyeksi kemampuan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 adalah pendapatan Rp 2,067 triliun dan belanja sebesar Rp 2,401 triliun sehingga, pemerintah mengalami defisit.
Farida mengatakan bahwa, defisit anggaran tersebut sah-sah saja. “Terjadi defisit karena memang uang kita, dengan usulan dari masyarakat, lebih banyak usulannya. (total ada 2.622 usulan),” jelasnya.
Namun demikian, tambah Farida, dari usulan tersebut masih akan diklasifikasi, mana yang menjadi kewenangan daerah, Provinsi maupun pusat.
“Masih akan dipilah-pilah lagi, mana yang menjadi prioritas rencana kerja OPD. Sehingga, bisa menjawab visi misi Bupati,” tambahnya.
Karena ini RKPD awal, dalam hal ini lanjut Farida, semua usulan rencana kerja (Renja) OPD diusulkan. “Baru finalnya nanti akan jadi RKPD di Bulan Juni. Defisitnya memang ada, tapi paling tidak bisa diperioritaskan untuk ditutupi,” imbuhnya.
Bahkan jelas dia, karena di dalam penyusunan APBD maupun APBN ada tiga asas yang diapakai yakni, defisit, surplus dan berimbang.
Saat defisit, menurut perundangan ada tiga sumber untuk menutupi. Yakni sisa lebih dari tahun berjalan, dari pinjaman dan reschedule program yang ada.
“Sah-sah saja daerah meminjam untuk menutupi defisit, karena aturan perundangan begitu,” ucapnya.
Sementara, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin menegatakan bahwa, defisit tidak akan mengganggu prioritas pembangunan daerah. “Untuk menutupi devisit, bisa dari APBN, APBD Provinsi atau donatur juga mungkin dari dana CSR,” jelasnya.
Bupati juga sangat optimis untuk dapat menutupi defisit yakni, dengan efisiensi dan mengurangi anggaran program yang tidak terlalu prioritas. “Kita ambil untuk menutupi program yang lebih prioritas,” pungkasnya. (Bas)
