BATU BARA, RADAR-X.net – Bupati Batu Bara Ir. Zahir M.AP, melalui Asisten 1 Rusian Heri, S. Sos, sampaikan jawaban terkait Pandangan 10 Fraksi terhadap KUA-PPAS R-APBD TA.2024 saat Rapat Paripurna, Rabu (12/07/2023).
Kepada Fraksi NKB, Rusian Heri menyampaikan, terkait defisit anggaran pada rancangan KUA-PPAS R-APBD TA.2024, akan ditutupi dari rencana penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA. Adapun SILPA yang dimaksud merupakan asumsi atau proyeksi dari pelampauan pendapatan daerah dan atau efesiensi belanja tahun anggaran 2023. Hal ini digunakan untuk pembiayaan program program prioritas daerah yang telah ditentukan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tepat waktu, efisien, transparan dan bertanggung jawab.
Lalu kepada Fraksi Demokrat disampaikan, Dengan pengalokasian anggaran belanja yang cukup signifikan harus bisa mewujudkan tujuan utama untuk mencapai kemajuan masyarakat. Pada prinsipnya pemerintah tetap konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja sesuai dengan visi misi untuk menjadikan masyarakat industri yang sejahtera, mandiri dan berbudaya.
Bupati dan seluruh jajaran eksekutif dalam menuntaskan secara bertahap visi dan misi untuk menjadikan masyarakat industri yang sejahtera, mandiri, dan berbudaya. Terkait realisasi anggaran, pemerintah akan berupaya agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi secara maksimal.
Tentang pendapatan daerah tahun 2024, pemerintah kab. Batu bara juga telah berusaha untuk memproyeksi-kan target pendapatan sesuai dengan potensi yang ada.
Selanjutnya, Fraksi Golkar, terkait target pendapatan daerah tahun anggaran 2024 pemerintah kabupaten Batu Bara akan terus berusaha dan mengoptimalkan potensi pad sehingga terealisasi sesuai target yang telah ditentukan. Untuk hal tersebut pemerintah kabupaten batu bara minta dukungan dari dprd kabupaten batu bara agar pendapatan daerah semakin bertambah untuk kedepannya.
Terkait belanja daerah tahun anggaran 2024 pemerintah kabupaten Batu Bara berpedoman terhadap peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Besarnya belanja operasi tahun anggaran 2024 dikarenakan beban gaji penerimaan pppk tahun 2023 dan tahun 2024 dan hibah untuk pilkada serentak tahun 2024.
Dan terkait pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 yaitu SILPA, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan rencana penyertaan modal pemerintah kabupaten Batu Bara akan mempedomani peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian kepada Fraksi PAN, terkait dengan target belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan selalu menjadi prioritas pemerintah kabupaten Batu Bara.
Untuk usulan penambahan anggaran rumah tidak layak huni, asuransi nelayan dan rumah ibadah akan kami koordinasikan dengan OPD terkait dan akan menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah kabupaten Batu Bara.
Dilanjutkan, kepada Fraksi PPP, mengenai indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten Batu Bara yang masih tergolong rendah untuk itu menjadi bahan pertimbangan untuk lebih kooperatif lagi sesuai dengan visi dan misi Bupati Batu Bara. Dan untuk usulan mengenai program di dinas pekerjaan umum dan tata ruang (PUTR) akan dikoordinasikan dengan OPD terkait dan menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah kabupaten Batu Bara.
Kepada Fraksi Gerindra, terkait target belanja, akan berkoordinasi ke seluruh OPD di Batu Bara untuk menyisir sektor-sektor yang bisa dilakukan penghematan anggaran, Pemerintah kabupaten Batu Bara selalu berupaya untuk menguatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dengan mencari sumber sumber pendapatan daerah baik dari peningkatan transfer pemerintah pusat,pemerintah provinsi dan sumber pembiayaan lainnya.
Jawaban kepada Fraksi PDI Perjuangan, diharapkan dukungannya dalam pelaksanaan proses pembahasan sampai menjadi apbd tahun anggaran 2024.
Kepada Fraksi Bulan Bintang, Pemerintah akan memaksimalkan realisasi belanja pada tahun anggaran 2024 di seluruh OPD.
Untuk pembangunan ruas jalan desa bagan baru menuju desa kapal merah dan peningkatan kapasitas jalan pada ruas jalan kedai sianam menuju desa simpang gambus, sudah ditampung dalam APBD TA. 2023 yang bersumber dari dana bantuan keuangan provinsi. Terkait pengelolaan dana hibah pemerintah kab. Batu bara akan mempedomani permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
Kepada PKS, terkait usulan untuk menganalisa kebutuhan anggaran budget non register pelayanan kesehatan pada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, dinas kesehatan akan melaksanakannya dan akan menghitung ulang kembali pada APBD TA. 2024.
Dan terkait pemenuhan target PAD pada TA. 2024 Pemerintah berupaya semaksimal mungkin serta dinas terkait akan melakukan inovasi dalam hal pencapaian target PAD. Pemerintah akan membahas kembali pada saat pembahasan di komisi maupun pada saat pembahasan antara banggar dan TAPD.
Terakhir kepada Fraksi Nasdem, Pemerintah kabupaten Batu Bara akan lebih serius dan lebih teliti dalam penganggaran dan selalu terus berupaya dalam memenuhi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga hasilnya dapat dirasakan khususnya masyarakat kabupaten Batu Bara. (Zey)
