Indramayu, RADAR-X.net – Ketua LSM KPK Nusantara Cabang Indramayu ,Agus Seha meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mendalami dugaan keterlibatan penyalahgunaan jabatan dan wewenangnya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup ,Aep Surahman yang kini telah menjadi pejabat sekda Indramayu Provinsi Jawa Barat
Terpantau, Menurut Agus, Hal tersebut jelas dugaan kuat Nepotisme pasal nya PT CMK bergerak di bidang jasa kepengurusan Amdal yang tak lain adalah putri kandungnya dari Aep Surahman . Pada kamis (05/12/24) di kediamannya
Agus juga menegaskan, Kasus dugaan konflik kepentingan yang melibatkan seorang oknum pejabat daerah di Kabupaten Indramayu semakin mencuat. Pejabat tersebut kini dituduh melakukan intervensi dalam proses pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi beberapa perusahaan industri di wilayah tersebut. Selain itu, sejumlah pihak menduga bahwa direksi perusahaan-perusahaan yang terlibat diisi oleh anggota keluarga dan karyawan loyal pejabat tersebut, yang semakin memperburuk dugaan adanya praktik kolusi.” Kata agus
“Keberadaan keluarga dan karyawan yang loyal dalam jajaran direksi perusahaan ini jelas menciptakan kesan bahwa keputusan-keputusan penting terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup bisa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, bukan kepentingan publik atau lingkungan,” ujar seorang sumber yang terlibat dalam pengawasan perizinan di Indramayu.
Dugaan intervensi dalam pengurusan AMDAL sendiri mencuat setelah ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proses perizinan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Meski beberapa di antaranya seharusnya memenuhi prosedur ketat untuk menilai dampak lingkungan dari kegiatan industri mereka, proses perizinan berjalan lebih cepat dan lancar daripada yang diharapkan. Aktivis lingkungan setempat khawatir bahwa keputusan-keputusan tersebut berpotensi merusak ekosistem dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar.
Salah satu perusahaan yang terlibat, yang berfokus pada sektor industri berat, diketahui menggunakan jasa konsultan lingkungan yang dimiliki oleh pejabat tersebut, yang semakin memperburuk dugaan adanya penyalahgunaan wewenang. Padahal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, proses AMDAL seharusnya independen dan transparan, tanpa intervensi dari pihak manapun.
Pemerintah Kabupaten Indramayu dan pihak berwenang diminta untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan jabatan dan praktik kolusi ini. Lembaga anti korupsi dan masyarakat juga mendesak agar aparat penegak hukum turun tangan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat publik senantiasa mengutamakan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Hingga saat ini, pejabat yang terlibat belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan tersebut. Masyarakat dan pihak-pihak terkait berharap agar masalah ini segera diselesaikan secara adil dan transparan demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah Indramayu.” Tutup agus
(Tim)
