JEMBER, RADAR-X.net — Proyek revitalisasi gedung SDN Pocangan 01, Kabupaten Jember, yang menelan anggaran hampir Rp1,6 miliar bersumber dari APBN Tahun 2026, menuai sorotan tajam dari masyarakat dan pihak terkait.
Pasalnya, pekerjaan yang dikerjakan tersebut, diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, serta ditemukan sejumlah ketidakteraturan di lapangan.
Berdasarkan peninjauan di lokasi, terdapat beberapa hal yang mencurigakan dan menyimpang dari standar pembangunan;
• Pencampuran ukuran besi dalam satu tulangan slof: Ditemukan tulangan slof yang menggabungkan tiga ukuran besi sekaligus, yaitu besi diameter 10mm, 8mm, dan 6mm dalam satu rangka. Hal ini dinilai tidak sesuai standar teknis yang mensyaratkan keseragaman ukuran pada elemen struktur yang sama.
• Tulangan tiang putus: Beberapa batang besi tulangan tiang ditemukan dalam kondisi putus, namun tetap dipasang tanpa penanganan perbaikan yang layak.
• Tanpa ikatan/cengkraman antar besi: Sambungan antar batang besi tidak dilengkapi cengkraman atau pengikat yang memadai, sehingga kekuatan struktur bangunan sangat diragukan.
Selain masalah teknis tersebut, juga terindikasi adanya dugaan pekerjaan di borongkan atau borong pekerjaan yang dilakukan oleh pihak P2SP SDN Pocangan 01.
Kepala Sekolah sekaligus penanggung jawab P2SP SDN Pocangan 01, Budi, saat dikonfirmasi pada Sabtu, 21 November 2026 di lingkungan sekolah SDN Pocangan 01 yang nampak tidak ada aktivitas kerja dari para pekerja menjelaskan sistem pengerjaan yang diterapkan.
“Tukang borongan dari Ledokombo, untuk mempercepat pengerjaan agar selesai sesuai waktu yang ditentukan dan untuk hari ini pekerjal Libur karna masih menyelesaikan pekerjaan proyek revitalisasi sekolah di sekolah lain,” ujar Budi
Pernyataan ini justru memicu pertanyaan baru di kalangan masyarakat. Pasalnya, sistem borongan tenaga kerja dikhawatirkan berdampak pada pengawasan kualitas serta transparansi rincian penggunaan dana yang mencapai hampir Rp1,6 miliar tersebut.
Sementara itu, Penjabat Kepala Sekolah SDN Pocangan 01 mengaku belum mengetahui adanya masalah teknis pada pengerjaan besi tersebut.
“Saya gak mengetahui hal itu mas. Malah baru tahu sekarang. Tapi saya akan segera koordinasikan dengan ketua dan pelaksana P2SP terkait hal tersebut.” Ucapnya.
Masyarakat menuntut keterbukaan informasi terkait rincian penggunaan anggaran revitalisasi sekolah tersebut. Dana yang bersumber dari APBN wajib dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Pencampuran ukuran besi, tulangan putus, hingga kurangnya pengikatan antar elemen struktur menjadi kekhawatiran serius akan keselamatan bangunan yang akan digunakan oleh para siswa dan warga sekolah.
Diperlukan pemeriksaan menyeluruh oleh dinas terkait guna memastikan proyek ini dibangun sesuai spesifikasi teknis yang berlaku, serta menjamin keamanan dan keselamatan seluruh penghuni sekolah.
(Vik)














