JAKARTA, RADAR-X.net – Oknum petugas membekingi proyek-proyek tak berizin resmi perusahaan retail INDOMARET semakin merajalela di setiap penjuru pelosok wilayah DKI Jakarta, khususnya jakarta timur, sampai kejar target untuk tayang sehingga membangun dari pagi hari sampai larut malam.
Berdasarkan hasil pantauan tim Investigasi, pembangunan proyek proyek pemerintah dan swasta, yang tidak mengantongi izin resmi kerap kali ditemukan izin palsu dan pelanggaran berat atau bermasalah di dalamnya.
Tim Lembaga DKI JAKARTA, Senin 9 Nopember 2026, pukul 11.20 WIB, menemui bangunan indomaret yang menggunakan/memanfaatkan lahan kosong di sebelahnya menjadi tempat kongkow untuk melebarkan usaha indomaret itu sendiri.
Ketika ditemui mandor Afif dan para tukang yang sedang bekerja itu, mereka memang belum melihat izin membangun, namun tetap melaksanakan kegiatan tersebut lantaran perwakilan dari vendor IDMnya memberikan instruksi untuk melaksanakan kegiatan membangun, meski belum mengantongi izin.
Ketika kami konfirmasi di lokasi tersebut yang tidak jauh dari kantor administasi kelurahan Kayuputih, vendor idm (DN) menyampaikan bahwa pengurusan ijin sudah dilimpahkan kepada legal/pengurus itu sendiri yang bernama saudara Sujarwadi dan Eko.
Kami mendatangi bangunan illegal tersebut, dan langsung berkomunikasi dengan mandor Afif, didampingi perwakilan satpol PP dari kantor kelurahan kayuputih.
Saat ditanyakan surat izin membangun, mandor Afif mengaku memang tidak melihatnya dan tidak pula ditunjukkan oleh perwakilan vendor idm tersebut.
“Saya tidak melihat izinnya, jadi tidak tahu menahu masalah itu, saya cuma disuruh untuk mengerjakan bangunan ini, bahkan sampai malam untuk bisa cepat selesai”. Tutur mandor pelaksana Afif kepada koorlap LSM KPKN Yantho Hasibuan & faris wakil kaperwil media TNC group, di lokasi tepatnya Jl. Raya Sirap No 74-76, kelurahan Kayuputih, kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.
Saat ba’da dzuhur selepas jam istirahat tim lintas lembaga dan media menyambangi kantor kelurahan kayuputih, lalu berjumpalah dengan kasie PTSP, saudara Yudha yang beliau menyampaikan, “Pagipun saya kesitu sudah saya tegur pembangunan tidak berijin tersebut, saya juga melihat konteraktornya, dan sudah saya komunikasikan ke Wahyu Permono kasie tataruang kecamatan Pulogadung terkait tidak adanya izin tersebut,” ujar Yudha dikantor kelurahan Kayuputih kepada tim gabungan lintas lembaga dan media.
Kemudian setelah menunggu beberapa saat, baru berjumpa dengan Lurah Kayuputih yaitu, Tuti Sugihastuti SE., dengan Indri yang baru pulang dari lapangan, dengan menggunakan avanza mobil dinasnya.
Beliau (Lurah) menyapa dengan hangat adanya keberadaan tim gabungan yang ingin mengkonfirmasi tentang permasalahan bangunan liar yang bermasalah tidak berijin dan mengenai pohon besar yang seenaknya ditebang persis didepan kantor kelurahan kayuputih.
” Saya sudah malas menegur proyek proyek tidak berizin itu, meskipun ada di depan mata saya sendiri, biar dilaporkan saja, agar tupoksi tataruang melakukan tugasnya, nanti saya disangka membekingi dan juga masalah pohon yang saya juga tidak tahu ditebangnya kapan, tapi saya sedang tanyakan ke poksi pertamanan.” Ungkap lurah Tuti.
Semestinya kita saling menegakkan UU no 6 tahun 2023 pasal 24 angka 8 terkait perihal rencana tataruang dan pelanggaran tanpa ijin, yang semua dari jajaran tupoksi pemerhati sosial yang di dalamnya berisi aktifis pemerhati lingkungan, adanya elemen ubsur lembaga dan media yang sama sama mengawal kebijakan publik juga pendapatan daerah yang kerap tidak tepat sasaran.
Fenomena ini sangat memprihatinkan, karena penanggung jawab proyek ini ( SJ/EK) saling melempar bola sana sini, tanpa perlu mengurus izinnya, kuat dugaan sudah berkoordinasi dengan petugas petugas wilayah dan yang berkompeten dalam perijinan.
Kepala Sudin Wiwit djalu adji, diharapkan memberikan contoh yang baik kepada jajaran sektor dinas cipta karya dan tataruang pulogadung dan teritorial wilayahnya terutama kelurahan kayuputih yang banyak ditemui data data bangunan bermasalah, sehingga tidak menyalahgunakan jabatan atau wewenang, sehingga kas daerah kita/PAD mengalami krisis pemasukan resmi untuk bagusnya pendapatan daerah/wilayah tersebut.
“Kami akan kawal ketat regulasi perijinan ini, sehingga pemasukan kas daerah, jelas pada tempatnya, dan tidak disalahgunakan oleh oknum petugas dan segenap koordinator wilayah..” ungkap tegas, ketum LIPA ( Lembaga Independent Pemantau Anggaran), LBH PHH( Peduli Hukum & HAM ) DKI, Gerakan Advokat dan aktifis DPP, Ketua KPK Nusantara DKI, dan sinegitas gabunan media online DKI, Fauziah Maharany SH CLA, serata menutup pembahasan terkait permasalahan tersebut.
(Tim)
