BONDOWOSO, Radar-X.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mulai memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Langkah ini bukan untuk menambah utang pemerintah, melainkan mendorong transaksi belanja daerah agar lebih cepat, tertib, dan transparan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathurrazi, dalam kegiatan penyerahan dan refreshment Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang berlangsung di Sabha Bina Praja, Jumat (7/10/2026).
Fathurrazi menjelaskan, penggunaan KKPD merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan sekaligus mempercepat penerapan transaksi elektronik di lingkungan pemerintah daerah.
Ia menegaskan, kartu tersebut bukan fasilitas pinjaman yang membuat pemerintah daerah memiliki utang baru.
Penggunaannya tetap mengacu pada pagu anggaran yang tersedia pada masing-masing perangkat daerah.
“Ini sebenarnya untuk perbaikan tata kelola melalui digitalisasi, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dan transparan. Ini bukan kredit atau pinjaman, karena penggunaannya tetap terikat pada anggaran yang sudah tersedia,” jelas Fathurrazi.
Menurutnya, KKPD dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan belanja kedinasan, termasuk transaksi pengadaan barang dan jasa serta pembayaran untuk keperluan dinas, sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan sistem pembayaran elektronik, proses transaksi diharapkan menjadi lebih praktis dan mudah ditelusuri.
Penggunaan kartu juga diarahkan agar setiap transaksi tercatat dengan baik sehingga pengawasan terhadap belanja perangkat daerah dapat diperkuat.
“Seluruh transaksi diarahkan melalui sistem elektronik. Ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” imbuhnya.
Pemanfaatan KKPD tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemkab Bondowoso berharap, penerapan sistem ini tidak hanya mempercepat proses pembayaran, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik.
Digitalisasi belanja daerah pun menjadi salah satu langkah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin modern, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
