Aceh Tenggara, Radar-x.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, penerimaan WTP itu secara berturut-turut di terima oleh Pemerintah Aceh Tenggara sejak tahun 2017-2025 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh pada Jum’at 23 Mei 2025.
Dalam penerimaan itu, WTP untuk Aceh Tenggara diterima langsung oleh Bupati Aceh Tenggara, M. Salim Fakhry dan Ketua DPRK, Denny Febrian Roza.
”Rasa syukurnya atas capaian yang sangat luar biasa dengan kerja keras semua pihak dan juga kolaborasi bersama DPRK, Pemkab Agara kembali meraih opini WTP secara berturut-turut hingga sembilan kali, ini merupakan hadiah terbesar untuk masyarakat Aceh Tenggara,” kata Salim Fakhry kepada Radar-x.net, Jum’at 23 Mei 2025.
Salim Fakhry menyebutkan, prestasi yang terukir hari ini, menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita semua masyarakat Aceh Tenggara, ini patut kita syukuri bersama dan juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama para OPD di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara atas penyampaian laporan keuangan tepat waktu.
Dengan diraihnya opini WTP ke-9 kali secara berturut-turut, Fakhry berharap Pemerintah Aceh Tenggara dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Selain itu, WTP yang diterima hari ini juga hendaknya menjadi penyemangat dan penambah motivasi para pihak dalam menyampaikan laporan keuangan dan segera menindak lanjuti temuan yang ada, sesuai dengan arahan BPK.
”Untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan oleh BPK demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Aceh Tenggara untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ucapnya.
Salim Fakhry mengatakan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
”Kami akan terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga masyarakat dapat merasa lebih percaya dan puas dengan pelayanan yang kami berikan,” pungkasnya. (JUL)
