Aceh Tenggara, Radar-x.net – Penjabat Bupati Aceh Tenggara, Drs. Syakir, M.Si, bersama 197 Kepala Daerah lainnya, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (30/10/2023).
Awalnya, Rapat Koordinasi (Rakor) dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, dan peserta menerima arahan dari Mendagri sebelum dilanjutkan oleh Kepala Bappenas.
Setelah rapat kordinasi (Rakor), peserta bergerak ke Istana Negara untuk mendengarkan arahan langsung dari Presiden RI Jokowi Widodo.
Dalam penjelasan kegiatan Rakor tersebut Pj Bupati Aceh Tenggara, Drs. Syakir, M.Si,
melalui Kadis Kominfo Zul Fahmy, S.Sos, kepada Radar-x.net, Selasa (31/10/2023), disebutkan bahwa Rakor membahas pemantapan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik serta optimalisasi implementasi proyek strategis nasional, seperti perekonomian, ketahanan pangan, dan keuangan.
Zul Fahmy menambahkan bahwa dalam pemaparannya, Presiden Jokowi Widodo menyampaikan bahwa saat ini kondisi negara sedang tidak baik-baik saja, ditandai antara lain oleh perubahan iklim dan konflik.
Presiden Jokowi Widodo memberikan tujuh poin arahan kepada para pejabat daerah, di antaranya:
1-Kendalikan instalasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar.
2-Alokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat.
3-Tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el Nino.
4-Sederhanakan prosedur dan tata kelola, khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor.
5-Berikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas PNS terjaga.
6-Segera selesaikan jika ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik.
7-Terus dukung program prioritas pemerintah, seperti penurunan kemiskinan ekstrim, pemberantasan korupsi, dan pengembangan industri.
Dukung kelancaran Pemilu dengan tidak melakukan intervensi dalam penyelenggaraan, tidak memihak, menjaga netralitas ASN, memelihara kerukunan di tingkat bawah, dan jika ada masalah, segera laporkan ke pusat untuk penanganan cepat dan tuntas.
Setelah menerima arahan dari Presiden Jokowi Widodo, para Pejabat Kepala Daerah kembali ke Kemendagri untuk menerima arahan dari para Menteri dan Kepala Lembaga, yaitu Menteri Keuangan, Kepala Bapanas, Menteri PAN-RB, Menteri Pertanian, dan Menteri Kesehatan, sebelum diakhiri dengan penutupan oleh Wakil Mendagri, ujar Zul Fahmy. (RH).
