Aceh Tenggara, Radar-x.net – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Aceh Tenggara Menggelar pelatihan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum dan sosial ekonomi di Oproom Setdakab, Senin (16/10/2023).
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Aceh Tenggara, Budi Afrizal menyebutkan, jika partisipasi perempuan dalam berpolitik masih rendah, menurutnya hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman perempuan terhadap kontestasi politik.
“Banyak perempuan yang enggan maju dalam politik, karena mereka tidak paham seperti apa mekanisme dalam berpolitik, padahal perempuan juga memiliki peluang untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ungkap Budi
Budi menambahkan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi elemen masyarakat khususnya bagi kaum perempuan di Kabupaten Aceh Tenggara.
Pelatihan politik bagi perempuan ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan perempuan tentang isu politik dan memahami hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis peserta terhadap pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan gender.
Budi berharap, peserta pada kegiatan ini mampu menjadi Agen Demokrasi dengan menjadi penyebar informasi kepada masyarakat luas mengenai regulasi kepemiluan baik dalam rangka menyongsong Pemilu Serentak 2024.
Sementara, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Tenggara, Erda Lina yang juga sebagai narasumber, mengapresiasi misi DPPKB melalui kegiatan ini. Menurutnya perempuan Aceh Tenggara perlu melek politik, dikarenakan kaum perempuan pun menjadi pengubah tatanan di masyarakat.
“Saya berterimakasih pada ibu-ibu yang telah menjadi penggerak di daerah masing-masing. Pelatihan politik ini penting, karena perlu sekali parlemen dengan kehadiran wanita di kancah perpolitikan, diperlukan mindset ibu-ibu untuk diubah, bahwa politik tidak kotor, tidak hanya laki-laki saja. Kita ubah citra politik, karena politik bisa mengubah tatanan masyarakat,” ujarnya.
Erda mengatakan, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan, di mana warga punya hak setara dalam ambil keputusan yang mengubah masa depan semua, begitu pun perempuan punya hak yang sama, dengan kaum laki-laki, tanpa diskriminasi.
Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kaum perempuan, untuk sosialisasikan di lingkungan keluarga atau ke lingkungan sekitarnya. Juga sebagai upaya agar kaum perempuan lebih memahami dan berpartisipasi dalam demokrasi politik, yang ada di wilayah masing-masing. pungka Erda Lina.
Turut hadir dalam kegiatan ini Asisten III Sudirman, Kepala Badan Kesbangpol Ahmad Yani dan peserta pelatihan. (RH).
