INDRAMAYU, RADAR-X.net – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Indramayu menerima penghargaan kategori Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia daerah asal Pekerja Migran Indonesia terbaik dalam layanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Penghargaan itu diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI atas kinerja baik Satgas PMI Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
Pemberian penghargaan dilakukan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur. Minggu (18/12) kemarin.
Penghargaan yang bertajuk Indonesia Migrant Worker Award (IMWA) tahun 2022 ini bertepatan dengan momen Hari Migran Internasional atau yang dikenal juga dengan istilah Migrant Day, yang diperingati setiap tanggal 18 Desember.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu Erpin Marpinda S.SOS. SH. MH., ketika dikonfirmasi Radar-X.net mengemukakan bahwa penghargaan itu diberikan atas penilaian terhadap kinerja baik, pelayanan yang baik serta akomodatif terhadap pelayanan PMI.
Kaitannya dengan kinerja pelayanan, tutur Erpin Marpinda sedari awal pihaknya telah mewanti-wanti kepada seluruh bagian pelayanan agar selalu memberikan pelayanan yang cepat, simple, tidak bertele-tele serta memperpendek alur proses birokrasi.
“Saya sampaikan, begitu kurang syarat segera sampaikan, supaya mereka (CPMI-red) tidak menunggu terlalu lama sehingga ada kepastian,” tutur erpin, Senin (19/12).
“Dengan keberadaan PT P3MI agar selalu dipastikan bahwa perusahaan penyalur tersebut adalah perusahaan yang resmi dan sehat, bukan perusahaan bermasalah. Hal itu ia tekankan agar para CPMI tidak selalu menjadi bulan-bulanan PT P3MI “nakal”.
Disampaikan lebih lanjut, bahwa pelayanan tidak hanya sebatas proses pra keberangkatan saja, namun Disnakertrans melalui Satgas PMI terus melakukan upaya monitoring terhadap keberadaan PMI di negara penempatan.
“Upaya monitoring dilakukan dengan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Duta Besar yang ada di negara penempatan. Hal itu dilakukan demi meminimalisir terjadinya masalah yang timbul, serta bagian dari upaya memberikan perlindungan.” Tutupnya
(Agus)
