 |
| Ketua Dari Tiga LSM Saat Berada Dikantin Pemkab Jember (Foto: Rull) |
JEMBER – Anggaran Pemerintah Kabupaten( pemkab) Jember, sebesar 67 Milyar, kini harus dipertanyakan oleh aktifis Jember. Pasalnya, anggaran ini peruntukannya untuk insentif kerja lembur diluar jam dinas, baik itu yang telah Pegawai Negeri Sipil( PNS) maupun yang Non PNS.
Anggaran yang cukup besar itu, saat ini disoal Lembaga Swadaya Masyarakat,( LSM), bahkan ketiga orang ketua LSM tersebut, sempat menemui para pejabat dikantor Pemkab, namun tak satupun pejabat ada dikantor, mulai Bapekab, BKD, Wabup, Kabag Hukum dan lainnya, padahal ini jam dinas, apalagi hari Senin.
“Kami ini ingin ketemu para pejabat di SKPD masing masing, namun tak satupun yang ada di tempat, padahal ini hari Senin saat jam dinas, kami hanya ingin meminta kejelasan dan sikap tranparansi dari SKPD, dengan anggaran 67 Milyar, yang telah di dok oleh DPRD, ada tanggung jawab untuk apa saja.” Jelas Kustiono Musri yang didampingi Sulam dan Sudarsono IBW, Senin(19/12/2016), saat dikonfirmasi di kantin Pemkab Jember.
Mari kalau memang mau tegak lurus, jangan hanya koar koar diluar, tapi perlu pembuktian yang jelas dilapangan, bahkan masyarakat juga mengharapkan ketegasan juga dalam hal tersebut, maupun dengan anggaran yang lain yang telah di dok oleh DPRD.
“Anggaran sebesar 67 M itu, bukan hal yang kecil, bagi rakyat Jember. Yang sampai saat ini masih banyak yang membutuhkan pertolongan untuk menjadikan hidup lebih baik lagi dimasa datang, semua angaran itu duitnya rakyat yang harus dikelola dengan baik dan dipertanggung jawabkan dihadapan publick.” Tambah Kustiono Musri.( Rul)
