 |
| Tampak deretan rumah bantuan nelayan yang sudah siap dibangun sejak 2015, untuk para nelayan kurang mampu di daerah Pesisir Kecamatan Seunuddon Aceh Utara. (Photo/Ist) |
ACEH UTARA, Radar-X.Net – Ketua Fraksi Partai Amanat Karya Bangsa (AKB), DPRK Aceh Utara menyoroti Proyek rumah bantuan untuk para nelayan di Daerah pesisir pantai Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara.
Pasalnya, rumah bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibangun sejak tahun 2015 lalu, hingga saat ini belum bisa difungsikan.
Ketua Fraksi AKB, DPRK Aceh Utara, Hasanusi, mengatakan, Pada awalnya, jumlah rumah bantuan untuk nelayan dijanjikan akan dibangun sebanyak 100 unit, khususnya untuk para nelayan. Namun kenyataannya yang dibangun hingga saat ini hanyalah 56 unit saja, dan itupun belum difungsikan.
“Padahal, pada saat peletakan batu pertama turut dihadiri wakil Bupati, Dinas Cipta Karya, Ketua DPRK, dari Ketua Komisi B dan Komisi D, waktu itu dijanjikan 100 unit lengkap dengan fasilitas, jalan dan sanitasi,” kata Hasanusi kepada wartawan RADAR-X, Rabu (03/05/2017).
Ia menjelaskan, bahwa pembangunan rumah bantuan yang menelan anggaran miliaran rupiah itu terkesan aneh. Para pihak yang terlibat dalam pembangunan rumah itu diminta untuk dapat bertanggung jawab.
“Kepada pihak yang terlibat dalam pembangunan, harus mencari solusi, supaya ke 56 unit rumah yang sudah selesai di bangun dapat di fungsikan dan tak terkesan terbengkalai. Seharusnya sebelum rumah itu dibangun, harus di data terlebih dahulu, siapa yang berhak menerima, ini jangankan 100 unit, 56 unit yang sudah dibangun saja belum ada yang menempati. Inikan aneh, kemudian, Dinas Cipta Karya sebagai Pelaksana Tehnik, sudah dua tahun tampak terkesan buang badan. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab?,” jelas Hasanusi.
Menyangkut hal ini, Hasanusi meminta pihak kepolisian agar segera memeriksa pihak-pihak yang bersangkutan agar persoalan rumah tersebut segera selesai.
“Anggarannya itu luar biasa besarnya. harus ada pihak ketiga (Polisi atau KPK), Yang meng audit. Apakah rumah itu untuk warga Desa Ulee Rubek atau nelayan pesisir pantai? Kemudian dalam hal ini apakah Panglima Laot pernah dilibatkan? Saya harap dinas segera turun ke lokasi untuk menemukan titik terang,” Tandas Ketua DPD PAN Aceh Utara, saat di temui media ini di sebuah warung di perbatasan Aceh Utara.
Hasanusi menambahkan, “terkait proyek rumah bantuan nelayan ini, Saya tidak ingin timbul sebuah kesan, yang bahwa sejauh ini tidak ada laporan atau tindakan yang diambil oleh DPRK Aceh Utara.” Tegasnya.
Hingga berita ini di turunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Cipta Karya Kabupaten Aceh Utara. Sekretaris dinas itu, Razali, dan Kepala bidang perumahan (Kabid) saat dihubungi awak media ini, belum sempat terhubung.
Seperti diketahui, 56 unit rumah bantuan yang dibangun sejak tahun 2015 lalu itu, hingga saat ini belum ditempati oleh Para nelayan di daerah pesisir pantai Kecamatan Seunuddon, sehingga sampai saat ini masih tampak terbengkalai. (Rz)
