 |
| Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah (Foto:Muldani) |
PALU-SULTENG, Radar-X.Net – Peserta didik yang menuntut ilmu di tingkat SD, SMP, SMA dan SMK yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah, sangat memperhatinkan. Pasalnya, siswa tidak dapat mengikuti ujian semester hanya karena tidak mampu membayar uang komite sekolah. Padahal sesuai instruksi pemerintah pusat yang dianggarkan melalui dana BOS (Bantuan Oprasional Sekolah) peserta didik baik SD, SMP, SMA dan SMK semua gratis, artinya tidak ada lagi pungutan dalam bentuk apapun terhadap siswa.
Tapi apa yang terjadi hampir diseluruh sekolah didaerah Kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah seperti Kabupaten, Sigi, Poso dan lainnya masih diberlakukan uang iyuran seperti uang komite yang wajib di bayar, sesuai salah satu narasumber orang tua murid yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan, bahwa kalau anaknya yang bersekolah di SMA 6 Kab. Sigi tidak bisa mengikuti ujian semester, karena tak mampu membayar uang komite sekolah dan terancam anaknya akan di keluarkan disekolah tersebut kalau uang komite belum dibayarkan.
Dinas pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah Drs. Irwan L, M.Si., yang ditemui diruangan kerjanya, Selasa (23/5/17) lalu menjelaskan, yang namanya peserta didik wajib berperan serta didalam kewajiban pelaksanaan pendidikan, membenarkan dan menghalalkan adanya pungutan uang komite dan wajib dibayarkan yang ada di sekolah tingkat SMA dan SMK dengan alasan pungutan uang komite disekolah itu untuk membayar guru honorer.
Diduga kadis pendidikan tersebut melakukan pembiaran dan menghalalkan pungutan uang komite yang ada disekolah-sekolah, sehingga para orang tua siswa sangat terbebani dengan adanya uang komite tersebut.
Dengan adanya kejadian ini, orang tua siswa meminta kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah, agar menindak tegas kepala dinas pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah, supaya pendidikan berjalan sesuai UU 22 tahun 2013 tentang sistem Pendidikan Nasional. (Muldani)
