 |
| Ketua DPC Surabaya Bersama Abu Thollip, Staf PPIP. (Foto: Munir) |
BANGKALAN, radar-x.net – Atas desakan masyarakat dan tokoh se kecamatan Labang, LSM KPK Nusantara (Komunitas Pemantau Korupsi), melihat pekerjaan proyek pengembangan akses Suramadu di Kec. Labeng, Bangkalan, Madura, yang dianggarkan +_13,2 M yang bersumber dari APBN, H.Yusuf Santana, ketua DPC Surabaya berkoordinasi dengan BPWS (Badan Pengawas Wilayah Suramadu).
H.Yusuf , mengatakan, “hal yang sudah tampak jelas dan dilihat langsung oleh masyarakat dan para tokoh masyarakat pelaksana proyek harus memperhatikan kwalitasnya, supaya pekerjaan ini tidak terkesan asal – asalan, material, bahan campuran semen dengan pasir harus mengikuti Standart Nasional, papan nama proyek perlu dipampang jelas supaya masyarakat mengetahui, ini malah kayak ‘siluman’ tanpa nama CV atau PT nya langsung aja dikerjakan, biasanya Pimpro itu tau SOP nya, kami sangat heran, kok bisa menjadi pemenang tender,” kesalnya.
Dikonfirmasi terpisah, Tokoh Adat Madura, Jas, mengatakan, kalau memang nanti tetap memaksa di kerjakan tidak sesuai petunjuk teknisnya, maka kami akan lakukan aksi penolakan dan meminta supaya proyek ini dihentikan atau di alihkan ke PT yang memenuhi standart, ini uang rakyat jangan se enaknya, kata Jas pada media ini.
Dikonfirmasi dikantor BPWS, Abu Tholib, selaku staf PPIP, dia berjanji akan memfasilitasi atas permintaan LSM KPK, “kami siap memberikan data yang bapak maksud, karna ini juga amanah UU KIP, jangan kwatir, kami akan siapkan semeuanya yang diperlukan untuk mengetahui mikanisme pengerjaan proyek, supaya pihak LSM dan tokoh masyarakat mengetahui pasti dan ikut menjadi kontrol proyek pemerintah ini. Ungkapnya. Rabu(05/07/2017), Pukul 13.00 WIB.
Dilanjutkannya, “kami berterimakasih sekali, karna LSM KPK sudah peduli terhadap pencegahan korupsi, LSM seperti ini yang kami butuhkan untuk membantu pengawasan dalam mengawal supaya dapat meminimalkan penyimpangan,” labjutnya.
Masyarakat dan Para tokoh meminta supaya BPWS juga memberikan teguran kepada pelaksana proyek atas temuan masyarakat, dan BPWS melalui kasi PPK harus aktif turun ke lokasi proyek. (Munir/ Samsul).
