 |
| Lokasi Dinas Pendidikan Pekanbaru. (Foto:Mulya) |
PEKANBARU, Radar-X.Net – LSM KPK Nusantara DPD Riau himbau Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru harus jeli dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2017 yang sudah berjalan pada tanggal ajaran tahun 2017 ini.
Menurut Ketua LSM KPK Nusantara DPD Riau, Affansasi, bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 diduga sarat mencari keuntungan oknum nakal.
“Tim LSM KPK Nusantara DPD Riau sudah menyebar di Sekolah-sekolah untuk memantau proses penerimaan murid baru ajaran tahun 2017 tersebut,” kata Affansasi pada radar-x.
Seperti apa yang telah kita ketahui baru-baru ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal, telah mengatakan, bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Pekanbaru 2017 itu dibiaya oleh Pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.
“Pendaftaran gratis, formulir juga sudah disiapkan sekolah. Sama seperti tahun lalu, sampai anak diterima di sekolah itu tidak ada biayanya. Baik negeri maupun swasta sama, semua biaya pendaftaran harus digratiskan, itulah kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal kepada awak media,” terang Affansasi, pada Jum’at (7/7/2017).
Walaupun pernyataan Abdul Jamal selaku kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah dimuat oleh media beberapa waktu lalu, tidak membuat LSM KPK Nusantara DPD Riau percaya begitu saja, sebab dugaan dilapangan, ternyata tim LSM KPK Nusantara DPD Riau menemukan keganjilan. Pasalnya, diduga tidak dijalankan dan dipatuhi oleh oknum yang menerima PPDB Tahun 2017 tersebut.
“Tim LSM KPK Nusantara DPD Riau sudah memantau jalannya proses PPDB tersebut, dan kita sudah mempunyai beberapa bukti, mulai dari uang pendaftaran, dan yang lainnya,” tegas Affansasi.
Lebih lanjut Affansasi menjelaskan, bahwa LSM KPK Nusantara DPD Riau selaku lembaga sosial control, masih ingat Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang “Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”. Berdasarkan Perpres ini, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada SATGAS SABER PUNGLI untuk memberantas praktek PUNGLI di Indonesia.
“SATGAS SABER PUNGLI memiliki 4 fungsi, yakni intelejen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi. Dengan adanya Perpres tersebut, maka masyarakat dapat secara langsung melaporkan praktek-praktek PUNGLI yang dilakukan oleh aparat di instansi Pemerintah, TNI dan Polri dari Aceh sampai ke Papua kepada SATGAS SABER PUNGLI seperti melalui Website http://saberpungli.id, SMS : 1193, CALL CENTER : 193.” Beber Affansasi.
Sebelum menutup hasil wawancara dengan radar-x.net, Tim LSM KPK Nusantara DPD Riau menunjukkan bukti-bukti dugaan pungutan saat PPDB 2017 di salah satu sekolah di Pekanbaru yang dilakukan oknum sekolah tersebut.(Mulya)
