BONDOWOSO ,Radar-x.net– Nasib sebuah keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan dan tidak mampu, terkadang sulit untuk menerima bantuan atau lainya.
Namun, bagi Rizqiatin warga Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, berbalik fakta. Ibu yang baru melahirkan bayinya ini sudah bisa tersenyum dan bernapas lega.
Betapa tidak, ditengan tertimpa polemik administrasi di RSU Abdurohem Situbondo, pejabat Bondowoso kompak turun tangan
Pasalnya, wanita yang kemarin ini melahirkan bayi laki – laki, persalinannya di Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Ramban, Prajekan, dalam kondisi bayinya lahir prematur.
Hal tersebut Lantaran harus ditangani Tim Medis yang lebih pengalaman dan peralatan yang menunjang, maka wanita bersama bayinya ini dirujuk ke RSU Abdurohem.
Pada saat masuk dirumah sakit daerah dikabupaten lain inilah, muncul persoalan terkait biaya dan semacamnya.
PBanyi laki – laki itu harus menjalani open atau dirawat dengan inkubator (alat penghangat) dan dalam pengawasan tim medis.
“Sehari saja, kami harus mengeluarkan biaya 1,5 hingga 2 juta. Sementara, keterangan dokter, bayi kami harus dirawat dengan inkubator sekitar delapan hari,” tutur Rizqiyatin, sambil menjelaskan kalau sudah menjalani lima hari.
Sementara kepanikan mulai dirasakan keluarga Rizqiyatin dan Sugeng Prayitno ini.
Dengan kesulita yang di hadapi, Pasutri ini kebingungan kemana akan mencari biaya sebesar itu nantinya.
Dengan rasa putus asa, pasutri ini pulang dan berencana menjual si bayi. Nah, disaat itulah pejabat Bondowoso, mulai ketua DPRD, Kepala Dinsos, Camat Prajekan dan Kades Bandilan, kompak turun tangan. Para pejabat memposisikan diri sesuai tupoksinya masing – masing.
“Kalau SPM di Bondowoso memang sudah tidak ada alias tidak diberlakukan kembali. Masalah seperti ini penanganan Dinas Sosial (Dinsos) melalui Kades yang dilanjutkan ke Camat setempat. Lebih baik lagi, apabila masyarakat Bondowoso ikut BPJS. Sehingga, urusan kesehatan tidak akan ribet. Untuk hal yang diatas itu, kami akan turun tangan,” kata H Ahmad Dhafir, Ketua DPRD Bondowoso.
Menurut Abdurahman – Camat Prajekan, pihaknya sudah kordinasi dengan kades setempat, guna memfasilitasi, mengarahkan dan lain semacamnya.
“Kadesnya sudah siapakan segala persyaratan, termasuk keterangan tidak mampu. Kami semua berusaha membantu guna mengurus segala sesuatunya untuk BPJS,” terangnya.
Kepala Dinsos ( Amir) juga menyampaikan bahwa tentang biaya tidak usah membuat panik apalagi memicu keinginan untuk menjual bayinya. Pihaknya juga menyarankan untuk ikuti saran Tim Medis RSU, soal biaya BPJS yang akan mengurusnya. “Jika BPJS tidak memungkinkan, maka kami wakil rakyat siap patungan atau urunan,” kata H Tohari, S.Ag, politisi dari PKB.
Sementara, Bambang Suwito – Ketua Komisi I DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan trimaksih kepada seluruh pihak yang terkait khususnya pejabat yang peduli dengan masyarakat tidak mampu itu. Pasalnya, informasi ini berawal dari Bambang Suwito (BK), yang cepat tanggap dengan adanya kabar bayi hendak dijual oleh keluarga miskin (gaķin) asal Dusun Pelalangan, Desa Bandilan.
Pewarta; Nuzul
