 |
| Bukti pembayaran dari pihak RSUD. (Foto:Nuzul). |
BONDOWOSO, radar-x.net – Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 November 2014, sebuah kartu sakti yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan pelayanan berobat gratis. Namun sebutan kartu sakti ini belum bisa dibuktikan betapa tidak salah satu keluarga miskin pemegang kartu (KIS), ternyata masih harus mengeluarkan uang demi biaya perawatan.
Hal ini terjadi pada keluarga miskin Bastiah, warga Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Kejadian bermula, janda miskin ini menderita penyakit Tuberkulosis (TBC) mendadak kambuh dan dilarikan ke RSUD dr. Koesnadi Bondowoso pada Jum’at (4/08/2017) sekira pukul 24.00 WIB di ruang ICU, dua jam kemudian sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, Bastiah tidak tertolong lagi/meninggal.
Ketika jenazah Almarhumah hendak dibawa pulang kerumah duka ternyata keluarga pasien mendapat tagihan Administrasi sebesar 3.500.000,- (Tiga Juta Limaratus Ribu Rupiah) hal ini membuat sontak keluarga pasien terperanjat.
“Alasan Rumah Sakit waktu itu sambil menunggu dana KIS yang diacairkan BPJS,” kata Ayos anak dari sang janda miskin ketika ditemui radar-x.net di rumahnya, Selasa (08/08/2017).
Lebih Lanjut Ayos menyampaikan, setelah diurusi ke BPJS ternyata BPJS tidak dapat mengeluarkan klaim dengan alasan karna nama yang tertera di kartu KIS adalah BETTIA sementara nama yang ada di KTP adalah BASTIA.
”Ibu saya tidak bisa membaca dan tidak tahu kalau namanya berbeda, setelah dapat kartu disimpan begitu saja, kaele engak seacerenga bekto ngeding mon soro majer telojuta setenga (saya ingin menjerit waktu mendengar suruh bayar 3,5 jt),” ungkapnya sambil menangis.
Kepedihan yang sangat mendalam menyelimuti keluarga Almarhumah, Sulaedi, Kepala Desa Glingseran yang baru saja pulang dari studi lapang di Jogjakarta kaget mendengar cerita Ayos, menurutnya uang untuk mengambil jenazah adalah hasil pinjam dan berjanji akan dikembalikan jika klaim BPJS sudah cair.
”Terus terang saya kaget mendengar masalah ini, sebab saya baru saja datang dari study lapang, ini pembelajaran berharga, setelah ini warga akan saya minta mencocokkan dokumen keluarga,” kata Sulaedi.
Sulaedi menjelaskan, bahwa dirinya secara pribadi merasa kecewa dengan pelayanan pihak RSUD Koesnadi yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat kecil.
“Masak dari sekian ribu kartu akan kita cek satu persatu jika alasanya hanya kesalahan ini, lantas siapa yang bertangung jawab, sementara kartu itu dibuat berdasarkan foto copy KK dan KTP, saya sebagai kepala desa dan perangkat desa siap menjadi saksi bahwa kartu KIS tersebut memang milik Bastiah warga Glingseran,” jelasnya.
Yang saya sesalkan, tambah Sulaedi, “mengapa dalam kwitansi yang harus dibayar dengan 3,5 jt tidak dicantumkan perinciannya, seharusnya ada misalnya untuk obat, kamar dan lain-lain, mengingat hanya kurang lebih 2 jam di RS hingga pasien meninggal, saya harap pelayanan RSUD lebih baik terutamanya untuk warga miskin.” Tandasnya.
Kepala Dinas Kesehatan dr. H. M. Imron, M.Mkes menyampaikan, bahwaa pihaknya baru mendengar berita ini, karena management RSUD masih terpisah dengan Dinkes maka yang bertangung jawab adalah direkturnya dalam hal ini.
Menurut dr. Imron pihaknya telah menghubungi Direktur RSUD dr Koesnadi, ”Diriktur RSUD mengaku bahwa pihaknya belum tahu adanya masalah ini dan akan menelusuri beliau minta data-datanya,” ujarnya.
Sementara itu, Politisi PDIP Sinung Sudrajad menyampaikan, Sejatinya jika pelayanan baik, nominal 3,5 jt tersebut harus ada perinciannya, kita akan coba koordinasikan nanti,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, alangkah baiknya disetiap tempat pelayanan masyarakat harus tertera jelas aturan-aturannya berikut menu dan klasifikasinya.
“Jika tertera dan semua bisa mengakses, saya yakin tidak akan seribet kayak gini masalahnya, terutama RSUD.” Tandas anggota komisi IV DPRD Bondowoso yang mana RSUD adalah mitra dari komisi IV. (Nuzul)
