BATU BARA,RADAR-X.net — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Batu Bara sejak pukul 10.00 WIB tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Rodial. Turut hadir Asisten I Setdakab Batu Bara Renold Asmara mewakili Bupati, unsur pimpinan dan anggota DPRD, OPD, serta Forkopimda.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum mereka terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, yang secara umum mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, namun tetap memberikan sejumlah catatan strategis untuk perbaikan ke depan.
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional kepala daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Fraksi ini menyatakan menerima LKPJ untuk dibahas lebih lanjut bersama panitia khusus (pansus).
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menyoroti pentingnya pembentukan pansus plasma guna memastikan pelaksanaan program plasma di sektor perkebunan berjalan optimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, Gerindra menilai penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pembangunan telah berjalan cukup baik, meski masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki.
Pandangan senada juga disampaikan Fraksi PKS yang memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, namun meminta penjelasan terkait masih banyaknya jabatan kepala OPD dan kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas (Plt). Selain itu, PKS juga menyoroti penghapusan honor tambahan bagi operator SIPD serta kondisi gedung DPRD yang dinilai memprihatinkan dan perlu segera diperbaiki.
Fraksi PKS turut menekankan pentingnya penyelesaian sengketa lahan perkebunan, khususnya di wilayah Hak Guna Usaha (HGU), serta mendorong pembentukan pansus plasma untuk memastikan keadilan bagi masyarakat.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyampaikan apresiasi terhadap LKPJ yang disampaikan, serta mendorong pembentukan pansus plasma. PAN menekankan pentingnya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dari sisi kebijakan maupun teknis operasional, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) secara tegas mengusulkan pembentukan pansus plasma dan HGU. Usulan tersebut didasarkan pada serangkaian rapat dengar pendapat (RDP) yang telah dilakukan DPRD bersama berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, perusahaan perkebunan, serta masyarakat.
KPN juga mengacu pada sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan ketentuan terkait kewajiban plasma bagi perusahaan perkebunan, sebagai dasar pentingnya pembentukan pansus tersebut.
Fraksi KDRI dalam pandangannya menekankan pentingnya kesiapan seluruh OPD dalam menyediakan dokumen pendukung pembahasan LKPJ agar proses berjalan lancar. Fraksi ini juga mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan program pembangunan.
Secara keseluruhan, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara sepakat agar LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 dibahas lebih lanjut melalui pembentukan panitia khusus (pansus), guna menghasilkan rekomendasi strategis bagi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.
(Zei)
