MADIUN – Dugaan praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan. Kali ini, aktivitas pengumpulan dan penyimpanan solar subsidi yang diduga dilakukan secara terorganisasi menyeret nama seorang warga bernama Saifudin alias Iput, yang disebut menjalankan aktivitas tersebut di wilayah Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.
Persoalan ini semakin serius setelah investigasi awak media pada Sabtu (21/11/2026) menemukan sejumlah wadah penyimpanan yang disebut berisi solar subsidi di kediaman Iput, wilayah Dusun Druju, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari.
Tidak hanya mengenai dugaan penimbunan BBM bersubsidi, keterangan yang disampaikan Iput kepada awak media juga memunculkan persoalan baru. Ia mengaku telah memberikan sesuatu yang disebutnya sebagai “atensi” kepada oknum anggota Polsek Kebonsari. Bahkan, Iput turut menyebut seorang yang diklaim sebagai oknum anggota TNI Angkatan Udara bernama Eko sebagai pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut sekaligus disebut sebagai atasannya.
Pengakuan tersebut tentu tidak bisa dianggap sebagai bukti keterlibatan aparat. Namun, informasi yang menyebut institusi kepolisian dan TNI AU itu patut ditelusuri secara serius melalui pemeriksaan independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika dugaan penyalahgunaan solar subsidi tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar aktivitas penyimpanan BBM tanpa hak. Kasus ini berpotensi membuka dugaan adanya jaringan pembelian berulang, penyalahgunaan fasilitas subsidi pertanian, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam distribusi BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Diduga Gunakan Barcode Pertanian, Pembelian Solar Dilakukan Berulang Kali
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media dari seorang sumber lapangan yang meminta identitasnya dirahasiakan, aktivitas pengumpulan solar subsidi tersebut diduga menggunakan modus pembelian berulang di sejumlah SPBU wilayah Madiun.
Menurut sumber, Iput dan sejumlah orang yang disebut bekerja bersamanya menggunakan sepeda motor yang membawa wadah atau jeriken untuk membeli solar bersubsidi.
Pembelian tersebut diduga memanfaatkan barcode atau kode rekomendasi pertanian yang disebut berasal dari instansi pertanian di wilayah Kecamatan Kebonsari.
Penggunaan fasilitas pembelian BBM subsidi bagi sektor pertanian pada dasarnya diperuntukkan untuk mendukung kegiatan usaha pertanian yang memenuhi persyaratan. Apabila fasilitas tersebut digunakan untuk mengumpulkan BBM dan memperjualbelikannya kembali di luar ketentuan, tindakan tersebut berpotensi menjadi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Sumber lapangan menyebut pembelian dilakukan secara berulang hingga enam kali dalam sehari.
“Informasinya, mereka bisa bolak-balik membeli solar sampai enam kali sehari. Setiap orang bisa mengumpulkan sekitar 360 liter,” ungkap sumber kepada awak media, Sabtu (21/11/2026).
Sumber tersebut juga menyebut Iput memiliki tiga orang yang membantu aktivitas pembelian solar subsidi.
Jika keterangan sumber mengenai 360 liter per orang per hari berlaku terhadap Iput dan ketiga pekerjanya, jumlah solar yang berpotensi dikumpulkan dapat mencapai sekitar 1.440 liter dalam sehari.
Namun, angka tersebut masih berupa estimasi berdasarkan keterangan sumber, bukan hasil pengukuran atau temuan resmi aparat penegak hukum. Jumlah pembelian sebenarnya perlu dibuktikan melalui data transaksi SPBU, catatan penggunaan barcode, pemeriksaan kendaraan, serta penelusuran distribusi BBM.
Pertanyaan penting pun muncul: apakah pembelian solar tersebut benar-benar digunakan untuk kebutuhan pertanian sebagaimana tujuan pemberian subsidi, atau justru dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan yang tidak sesuai peruntukannya?
Investigasi Awak Media Temukan Empat Drum Kecil Berisi Solar
Untuk menelusuri informasi tersebut, awak media mendatangi kediaman Saifudin alias Iput di wilayah Dusun Druju, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, pada Sabtu (21/11/2026).
Dalam penelusuran tersebut, awak media menemukan sekitar empat drum kecil yang menurut keterangan di lokasi berisi solar subsidi.
Temuan tersebut menjadi salah satu petunjuk awal yang perlu ditindaklanjuti aparat berwenang. Meski demikian, keberadaan drum berisi solar saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana penimbunan. Penyidik perlu memastikan asal BBM, jumlah sebenarnya, legalitas penyimpanan, tujuan penggunaan, serta ada atau tidaknya kegiatan niaga yang melanggar ketentuan.
Saat dimintai penjelasan, Iput, menurut hasil wawancara awak media, mengakui bahwa dirinya menyimpan dan mengumpulkan solar subsidi di rumahnya.
Iput juga menyampaikan bahwa aktivitas tersebut dijalankan karena faktor ekonomi.
Pengakuan tersebut menjadi informasi penting bagi proses penelusuran lebih lanjut. Namun, alasan ekonomi tidak serta-merta membenarkan penyalahgunaan BBM subsidi apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum.
Subsidi BBM merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat dan sektor usaha tertentu. Karena itu, penyalurannya harus sesuai ketentuan, bukan menjadi peluang keuntungan melalui pengalihan distribusi secara tidak sah.
Jika solar yang seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan pertanian justru dikumpulkan untuk diperjualbelikan kembali, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga hak para petani dan konsumen yang benar-benar membutuhkan subsidi.
Pengakuan Soal “Atensi” kepada Oknum Polsek Kebonsari Perlu Diusut
Bagian paling sensitif dari penelusuran awak media muncul ketika Iput memberikan keterangan mengenai dugaan adanya hubungan dengan oknum aparat kepolisian.
Dalam wawancara tersebut, Iput disebut mengaku telah memberikan “atensi” kepada oknum anggota Polsek Kebonsari.
Pernyataan ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui penyelidikan.
Apa yang dimaksud dengan atensi tersebut? Apakah berupa pemberian uang, barang, atau bentuk hubungan lain? Siapa pihak yang diduga menerima? Kapan pemberian dilakukan? Apakah terdapat bukti transaksi atau saksi yang dapat menguatkan pengakuan tersebut?
Sampai saat ini, identitas oknum polisi yang dimaksud, bentuk pemberian, maupun kebenaran pengakuan tersebut belum terverifikasi secara independen.
Karena itu, pengakuan Iput tidak boleh langsung diperlakukan sebagai bukti bahwa anggota Polsek Kebonsari menerima uang atau memberikan perlindungan.
Namun, pernyataan tersebut cukup serius untuk dimintakan klarifikasi kepada jajaran kepolisian.
Kapolres Madiun melalui fungsi pengawasan internal maupun Propam diharapkan dapat menelusuri informasi tersebut secara objektif apabila ditemukan dasar pemeriksaan yang memadai.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM subsidi hanya menyasar pelaku lapangan, sementara dugaan keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan justru tidak diperiksa.
Jika terbukti ada anggota kepolisian yang menerima imbalan untuk membiarkan kegiatan ilegal, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana sekaligus pelanggaran kode etik profesi.
Sebaliknya, apabila pengakuan tersebut tidak benar, klarifikasi resmi juga diperlukan agar tidak berkembang tuduhan tanpa dasar terhadap institusi maupun personel kepolisian.
Nama Oknum TNI AU Disebut, Iput Klaim Eko sebagai Atasan
Tidak berhenti pada dugaan pemberian atensi kepada oknum kepolisian, Iput juga menyampaikan pengakuan yang menyeret nama seseorang bernama Eko.
Menurut keterangan Iput kepada awak media, Eko disebut sebagai oknum anggota TNI Angkatan Udara yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas pengumpulan solar subsidi tersebut.
Iput juga menyebut Eko sebagai atasannya.
Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara Iput dan sosok Eko yang dimaksud.
Apakah benar Eko merupakan anggota aktif TNI AU? Apakah terdapat hubungan pekerjaan atau bisnis dengan Iput? Apakah Eko mengetahui aktivitas pembelian dan penyimpanan solar subsidi tersebut? Dan apakah benar ada tindakan memberikan perlindungan sebagaimana diklaim Iput?
Seluruh pertanyaan tersebut membutuhkan verifikasi.
Hingga informasi ini disusun, status kedinasan Eko, identitas lengkapnya, serta dugaan keterlibatannya belum dapat dipastikan. Penyebutan namanya dalam keterangan Iput bukan bukti bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran.
Meski demikian, mengingat nama institusi TNI AU turut disebut, informasi tersebut layak diklarifikasi kepada pihak TNI AU yang berwenang.
Apabila ternyata terdapat personel militer yang terlibat dalam kegiatan niaga BBM ilegal atau penyalahgunaan kewenangan, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan disiplin militer yang berlaku.
Sebaliknya, jika tuduhan tersebut tidak terbukti, hasil klarifikasi penting disampaikan untuk mencegah berkembangnya informasi yang merugikan pihak yang tidak terlibat.
SPBU dan Penggunaan Barcode Pertanian Juga Harus Ditelusuri
Dugaan penyalahgunaan solar subsidi ini tidak cukup ditelusuri hanya dengan memeriksa Iput dan sejumlah orang yang disebut membantunya.
Aspek distribusi BBM di tingkat SPBU juga menjadi bagian penting yang harus diperiksa.
Apabila benar terdapat pembelian solar subsidi secara berulang menggunakan sepeda motor dan jeriken, penyidik perlu menelusuri apakah transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Data pembelian, rekaman CCTV, nomor kendaraan, identitas penerima rekomendasi, serta catatan penggunaan kode pembelian dapat menjadi bahan pemeriksaan.
Instansi pertanian yang disebut menerbitkan atau berkaitan dengan rekomendasi pembelian solar juga perlu dimintai keterangan.
Hal ini penting untuk memastikan apakah barcode tersebut benar diterbitkan bagi penerima yang memenuhi syarat, digunakan sesuai peruntukannya, atau diduga disalahgunakan oleh pihak tertentu.
Tidak tertutup kemungkinan adanya pelanggaran administrasi maupun tindak pidana apabila ditemukan penggunaan dokumen atau fasilitas subsidi secara melawan hukum.
Namun, keterlibatan petugas SPBU maupun pejabat instansi pertanian tidak dapat disimpulkan hanya dari adanya transaksi pembelian berulang. Hal tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan.
Ancaman Pidana Penyalahgunaan Solar Subsidi
Dari sisi hukum, dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ketentuan tersebut mengatur sanksi bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau LPG yang disubsidi pemerintah.
POTENSI ANCAMAN PIDANA PASAL 55 UU MIGAS
6 tahun
Pidana penjara paling lama
Rp60 miliar
Denda paling tinggi
Penerapan pasal tersebut bergantung pada terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan hasil penyidikan, termasuk apakah benar terjadi penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM subsidi.
Jika ditemukan dugaan suap, gratifikasi, atau keterlibatan aparat, penyidik perlu menguji unsur-unsurnya berdasarkan ketentuan pidana yang relevan. Tidak setiap pemberian yang disebut sebagai “atensi” otomatis merupakan tindak pidana korupsi.
Sementara itu, apabila terdapat anggota kepolisian atau TNI yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, proses pemeriksaan etik, disiplin, atau pidana dapat dilakukan sesuai status dan perbuatan masing-masing.
Aparat Penegak Hukum Diharapkan Tidak Berhenti pada Pelaku Lapangan
Kasus dugaan penyalahgunaan solar subsidi di Kebonsari ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan penanganan yang objektif.
Jika benar terdapat kegiatan pembelian berulang dalam jumlah besar, aparat perlu menelusuri siapa pemilik modal, siapa pembeli akhir solar tersebut, bagaimana pola distribusinya, serta apakah terdapat keuntungan dari selisih harga BBM subsidi.
Lebih jauh, apabila pengakuan mengenai dugaan atensi dan perlindungan aparat memiliki dasar, pemeriksaan harus menjangkau pihak-pihak yang diduga terlibat tanpa memandang jabatan maupun institusi.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada orang yang membeli dan menyimpan solar, sementara kemungkinan adanya pihak lain yang mengendalikan kegiatan tersebut tidak ditelusuri.
Di sisi lain, penyelidikan juga harus menghormati asas praduga tak bersalah. Setiap pihak yang namanya disebut berhak memberikan klarifikasi, membantah tuduhan, serta menyampaikan bukti yang relevan.
Transparansi menjadi penting agar masyarakat memperoleh kepastian apakah aktivitas yang ditemukan merupakan kegiatan legal, pelanggaran administratif, atau tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi.
Publik Menunggu Sikap Polres Madiun, Pertamina, dan TNI AU
Dugaan praktik pengumpulan solar subsidi yang menyeret nama Saifudin alias Iput kini menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dijawab.
Mulai dari dugaan pembelian menggunakan barcode pertanian, jumlah solar yang dikumpulkan, keberadaan empat drum kecil di rumah Iput, hingga pengakuan mengenai atensi kepada oknum Polsek Kebonsari dan klaim perlindungan oleh seseorang yang disebut sebagai anggota TNI AU.
Semua informasi tersebut perlu diuji melalui proses penyelidikan, bukan dibiarkan berkembang menjadi tuduhan di ruang publik tanpa kepastian.
Polres Madiun diharapkan dapat menelusuri dugaan penyalahgunaan solar subsidi beserta informasi mengenai kemungkinan keterlibatan oknum aparat. Pertamina Patra Niaga dapat dimintai klarifikasi mengenai mekanisme penyaluran dan pengawasan transaksi solar subsidi di SPBU terkait.
Sementara itu, pihak TNI AU diharapkan dapat memberikan penjelasan apabila identitas dan status personel yang disebut dalam pengakuan Iput telah diketahui secara jelas.
Pertanyaan besarnya kini bukan hanya siapa yang mengumpulkan solar subsidi, tetapi apakah terdapat pihak lain yang turut mengambil keuntungan dari dugaan penyimpangan distribusi tersebut.
Masyarakat berhak mengetahui apakah subsidi yang disediakan pemerintah benar-benar sampai kepada penerima yang berhak atau justru diduga dimanfaatkan melalui praktik pembelian berulang untuk kepentingan bisnis tertentu.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan BBM subsidi tidak cukup dilakukan di atas kertas. Pemeriksaan di lapangan, pencocokan data transaksi, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti harus berjalan secara konsisten.
Jangan sampai solar subsidi yang seharusnya membantu petani justru menjadi sumber keuntungan bagi pihak yang menyalahgunakan fasilitas negara. Dan jangan sampai nama aparat penegak hukum digunakan sebagai tameng untuk menghindari pemeriksaan.
Hukum harus bekerja berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan kedekatan, jabatan, ataupun pengakuan sepihak.
Hingga naskah ini disusun, belum tersedia tanggapan resmi dari Polsek Kebonsari, Polres Madiun, pihak TNI AU, maupun pihak SPBU terkait mengenai sejumlah dugaan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan.
ELANGBALI bersama TIM akan terus menelusuri perkembangan dugaan penyalahgunaan solar subsidi tersebut dengan mengedepankan verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah. – rcx














