BATU BARA,RADAR-X.net — Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyampaikan bahwa belanja dalam Ranperda APBD 2027 belum memenuhi ketentuan belanja wajib atau mandatory spending. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Batu Bara jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi, Rabu (18/11/2026) pukul 16.00 WIB.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Batu Bara Safi’i, S.H. Bupati diwakili Sekretaris Daerah Rusian Heri,S.Sos.,M.AP. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Rodial, anggota DPRD, OPD, dan unsur Forkopimda.
Dalam Ranperda APBD 2027, belanja pegawai mencapai 37,22 persen dan belanja infrastruktur pelayanan publik 22,68 persen. Angka ini belum memenuhi ketentuan mandatory spending, yaitu belanja pegawai maksimal 30 persen dan infrastruktur minimal 40 persen.
Pemerintah menyebut hal itu disebabkan kemampuan APBD yang masih terbatas dan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat. Pemerintah pusat disebut telah memberi relaksasi kebijakan melalui UU APBN.
Sementara itu, alokasi fungsi pendidikan tercatat 31,72 persen dan telah melampaui batas minimal, begitu pula Alokasi Dana Desa. Pemerintah menyampaikan hal tersebut sebagai jawaban atas pandangan fraksi yang mengingatkan soal belanja wajib.
Rapat tersebut turut menjawab pandangan enam fraksi, yakni Karya Pembangunan Nasional, PAN, Gerindra, PDI Perjuangan, PKS, dan Kebangkitan Demokrasi Rakyat Indonesia. Atas pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Bapenda juga berkomitmen memperbaiki R-APBD 2027 agar SiLPA akhir tahun tidak terlalu tinggi.
(Zei)










