BONDOWOSO, Radar-X.net – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai memperkuat strategi menghadapi ancaman kekeringan yang kerap menghantui sejumlah wilayah saat musim kemarau.
Sebanyak 140 titik pembangunan sarana air diproyeksikan menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mengatasi keterbatasan air, baik bagi sektor pertanian maupun kebutuhan rumah tangga masyarakat, (5/10/2026).
Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan, pembangunan sarana air tersebut tidak boleh berhenti sebatas proyek fisik. Infrastruktur yang telah dibangun harus dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal agar benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Yang sudah kita bangun ini harus dimanfaatkan dengan maksimal, dijaga dan diatur dengan baik agar bisa berfungsi secara maksimal dan menjadi solusi bagi persoalan pengairan,” kata Abdul Hamid.
Menurutnya, ancaman kekeringan tidak hanya berdampak pada produktivitas pertanian. Di sejumlah wilayah, persoalan air juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari mandi, mencuci hingga konsumsi rumah tangga.
Selama ini, pemerintah bahkan masih harus melakukan dropping air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air.
Namun, Bupati menyebut pembangunan sarana air mulai menunjukkan hasil. Di beberapa titik, kebutuhan dropping air bersih disebut sudah dapat dihentikan karena masyarakat mulai memiliki sumber air yang bisa dimanfaatkan.
“Dari 74 titik yang saat ini dibangun, nantinya totalnya akan menjadi 140 titik dan pembangunan dilakukan secara bertahap. Kita berharap ini sedikit demi sedikit bisa mengatasi persoalan tersebut,” ujarnya.
Menariknya, Abdul Hamid mendorong agar sarana air tersebut tidak hanya difungsikan untuk mengairi sawah. Jika memungkinkan, sumber air juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Ia mencontohkan pola pemanfaatan di daerah lain, di mana air digunakan untuk pertanian pada siang hari dan kebutuhan rumah tangga pada malam hari.
“Semoga ini menjadi langkah awal yang terus berkelanjutan. Kita mencoba menangani persoalan ini secara permanen,” imbuhnya.
Dorong Petani Bisa Tanam Lebih dari Dua Kali
Kepala Dinas Pertanian Bondowoso Mulyadi mengatakan, lokasi pembangunan tidak dipilih secara sembarangan. Titik-titik tersebut telah diseleksi berdasarkan wilayah yang dinilai rawan mengalami kekeringan saat musim kemarau.
Dari total target 140 titik, pemerintah berharap keberadaan sarana air mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
“Yang terpenting sesuai arahan Pak Bupati, air ini bukan hanya bisa dimanfaatkan pertanian, tetapi juga rumah tangga, terutama di musim kering,” terang Mulyadi.
Dengan ketersediaan air yang lebih terjamin, petani diharapkan tidak hanya bergantung pada satu musim tanam.
Bahkan, menurut Mulyadi, apabila pengelolaan air berjalan optimal, sejumlah lahan berpotensi ditingkatkan menjadi dua hingga tiga kali tanam dalam setahun.
Program tersebut, lanjutnya, menggunakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Pengelolaannya dilakukan bersama kelompok masyarakat agar sarana yang telah dibangun dapat digunakan secara berkelanjutan.
Asuransi Petani Masih Minim Dimanfaatkan
Di sisi lain, Bupati Abdul Hamid juga menyoroti rendahnya pemanfaatan program asuransi bagi petani.
Ia menjelaskan, pemerintah sebelumnya memiliki dua skema perlindungan, yakni asuransi bagi guru ngaji dan petani. Namun, pemanfaatan asuransi petani dinilai belum maksimal.
Berbeda dengan guru ngaji yang dinilai sudah memahami mekanisme program dan telah memanfaatkannya ketika terjadi risiko meninggal dunia, klaim dari kalangan petani disebut masih sangat minim.
Karena itu, pada anggaran perubahan 2026, program tersebut untuk sementara dihentikan. Kendati demikian, pemerintah membuka peluang untuk kembali mengalokasikannya pada 2027.
“Untuk 2027 nanti kita berharap ini bisa dianggarkan kembali. Tetapi sosialisasinya harus lebih baik agar petani tahu hak dan apa yang dimilikinya, kemudian bisa menggunakan dan mengklaim asuransi ketika terjadi risiko,” jelas Abdul Hamid.
Selain perlindungan petani, pemerintah juga menyerahkan bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk mendukung aktivitas buruh tani.
Bupati berharap bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan dan mampu menambah semangat masyarakat dalam menekuni sektor pertanian.
DPRD: Setiap Rupiah Anggaran Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso H. Ahmad Dhafir menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan persoalan yang juga dihadapi daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus semakin selektif menentukan prioritas pembangunan. Infrastruktur tetap menjadi perhatian, tetapi kepentingan petani dan pelayanan dasar masyarakat juga tidak boleh ditinggalkan.
Ia menyebut komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Ahmad Dhafir juga menekankan pentingnya memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Garis besarnya, laksanakan dengan baik. Jangan ada penyimpangan dan jangan ada kegunaan lain dari tujuan kita. Bagaimana rakyat bisa memanfaatkan hasil pembangunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program perlu dilakukan sejak awal, termasuk melibatkan pihak terkait dalam pendampingan.
“Setiap rupiah itu harus dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
