foto : ilustrasi
Sampang, Radar x. net – Dinas Pertanian Kabupaten Sampang tengah menjadi sorotan publik. Selasa, 26/08/2025
Kabar tidak sedap itu setelah diduga bahwa dinas tersebut menghindari audiensi yang diminta oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sampang
Berdasarkan penelusuran media ini, Audiensi tersebut sejatinya dimaksudkan untuk membahas persoalan transparansi dalam penyaluran bantuan alat mesin pertanian (alsintan), khususnya berupa hand traktor dan hand sprayer, yang hingga kini dinilai tidak jelas mekanismenya.
HMI Cabang Sampang menilai bahwa distribusi alsintan yang seharusnya menjadi program pemerintah untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani justru dipenuhi tanda tanya. Banyak kelompok tani di lapangan yang mengaku tidak mengetahui secara pasti prosedur maupun kriteria penerima bantuan. Hal ini menimbulkan dugaan adanya ketidaktransparanan dan potensi penyalahgunaan dalam proses penyaluran.
Kekecewaan HMI semakin memuncak setelah Dinas Pertanian terkesan menutup diri dan tidak memberikan ruang diskusi terbuka. Padahal, audiensi merupakan ruang resmi bagi masyarakat maupun organisasi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi serta melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Dengan menghindari forum tersebut, Dinas Pertanian dianggap tidak hanya mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, tetapi juga menimbulkan kesan bahwa ada sesuatu yang ditutupi dalam penyaluran alsintan tersebut.
Menurut Nur Hasim, Ketua Umum HMI Cabang Sampang “keterbukaan adalah kunci penting dalam pengelolaan program yang menggunakan anggaran negara. Bantuan berupa traktor dan alsintan lainnya tidak boleh jatuh pada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan pejabat atau kepentingan politik. Sebaliknya, program ini harus dipastikan benar-benar sampai kepada petani kecil yang membutuhkan, sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung dalam peningkatan hasil pertanian dan kesejahteraan masyarakat”.
HMI Cabang Sampang menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan transparansi dari pihak Dinas Pertanian. Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki fungsi kontrol sosial, HMI menilai bahwa tindakan kritis mereka adalah bentuk kepedulian terhadap nasib petani di Sampang. Apalagi, sektor pertanian merupakan penopang utama kehidupan masyarakat di daerah tersebut.
Kasus ini menjadi pelajaran bahwa setiap instansi pemerintah wajib menjunjung tinggi akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Menghindari dialog dengan masyarakat hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan publik serta memperlebar jurang antara kebijakan dan kebutuhan rakyat. Transparansi bukan hanya sebuah tuntutan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara.
(Wahed/Korwil Madura)
