SURABAYA, RADAR-X.Net – Laut bukan sekadar bentang air bagi nelayan Pantura Madura. Ia adalah dapur, kehidupan, dan harga diri. Tapi sejak kapal-kapal seismik milik Petronas Carigali dan mitranya PT Elnusa melintasi perairan itu, kehidupan nelayan berubah jadi cerita luka yang belum disembuhkan.
Sudah berbulan-bulan nelayan menanti kabar ganti rugi. Tapi seperti ombak yang datang dan pergi, janji-janji dari perusahaan migas asing asal Malaysia itu tak pernah benar-benar menghampiri kenyataan. Nelayan menilai, mereka telah terlalu lama di-PHP-in — diberi harapan palsu, ditenangkan dengan janji, tapi ditinggalkan tanpa solusi.
Kini, kesabaran itu resmi habis. Pada Senin (14/7/2025), nelayan dari empat kecamatan yaitu dari Kecamatan Pantura Pamekasan, Sokobanah, Ketapang, dan Banyuates (Sampang)—bersama sejumlah aktivis pesisir akan menggelar aksi besar-besaran di depan kantor SKK Migas Jawa Timur, Surabaya.
Faris Reza Malik, Koordinator Lapangan aksi dari Kecamatan Banyuates, mengaku tak lagi percaya pada itikad baik perusahaan.
“Sudah berkali-kali kami sampaikan, bahkan didampingi dalam forum-forum resmi. Tapi Petronas dan Elnusa hanya janji. Rumpon nelayan hancur, pendapatan para nelayan hilang, tapi tidak ada ganti rugi sepeser pun. Nelayan bukan pengemis, mereka hanya menuntut haknya,” ujarnya geram.
Ia menambahkan bahwa aksi ini akan membawa ratusan nelayan dari puluhan desa, dengan satu tuntutan: SKK Migas harus berpihak pada rakyat, bukan jadi perpanjangan tangan korporasi asing.
“SKK Migas jangan cuma duduk manis. Mereka harus paksa Petronas dan Elnusa bayar. Jangan biarkan nelayan Madura selalu jadi korban eksploitasi,” tegas Faris.
Sikap diam SKK Migas juga mendapat sorotan tajam. Imron Muslim, aktivis pesisir yang juga perwakilan dari pesisir Pamekasan dan Sokobanah, menyebut lembaga itu kehilangan arah fungsi sebagai otoritas negara di sektor hulu migas.
“SKK Migas jangan pura-pura tuli. Mereka punya tanggung jawab moral dan hukum. Kalau mereka tidak mau jadi penengah yang adil, maka konflik ini akan terus membesar,” ucap Imron.
Ia mengingatkan, eksplorasi migas yang dilakukan tanpa rasa tanggung jawab hanya akan memicu ketimpangan sosial dan mengikis kepercayaan rakyat pada negara.
“Ini bukan hanya soal rumpon. Ini tentang hak hidup masyarakat pesisir yang dilindungi oleh hukum,” tambahnya.
Di lapangan, cerita pahit dialami langsung oleh nelayan seperti Holik dari Banyuates. Rumpon miliknya—rumah ikan yang ia bangun dengan tabungan bertahun-tahun—hancur dalam sekejap saat alat-alat seismik dilepas ke dasar laut.
“Kami dijanjikan ganti rugi. Tapi sampai sekarang, jangankan ganti rugi, didatangi pun tidak. Mereka itu pembohong! Jangan lagi izinkan mereka eksploitasi laut kami!,” kecam Holik.
Ia menegaskan bahwa jika tidak ada penyelesaian sebelum aksi, para nelayan akan menolak segala bentuk aktivitas Petronas di perairan Banyuates.
Para nelayan tidak berbicara tanpa dasar. Tuntutan mereka didasari oleh sejumlah regulasi negara:
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Pasal 7(g): Pelaku usaha wajib mengganti kerugian atas dampak produk/jasa mereka.
• UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas
• Pasal 40 & 46: Kegiatan hulu migas wajib memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.
• PP No. 35 Tahun 2004
• Pasal 30: Kewajiban ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kecelakaan akibat kegiatan migas.
Aksi Besar 14 Juli: Titik Balik Perlawanan Nelayan
Aksi 14 Juli mendatang bukan sekadar unjuk rasa. Bagi nelayan Madura, ini adalah perlawanan terhadap ketidakadilan yang terlalu lama mereka telan. Ini adalah suara dari laut yang selama ini dibungkam oleh tumpukan dokumen, rapat, dan janji kosong.
“Kalau negara tak hadir, maka jangan salahkan kami jika mengambil sikap lebih tegas. Petronas harus tahu, ini bukan lagi soal uang, ini soal martabat!,” tutup Imron.
(Tim)
